Hensat: Kalau Memang Esemka Dari China Akui Saja


kata-data.com - Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pabrik mobil dalam negeri PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali. Namun demikian, cibiran langsung datang menanggapi peresmian itu.

Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia menilai mobil Esemka, khususnya Bima, tidak murni diproduksi anak bangsa. Sebab, sebagian besar komponen mobil tersebut diimpor dari China.

Pun demikian dengan Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Anggota DPR itu menilai mobil Esemka seperti mobil China yang dirakit ulang dan diberi merek lokal. Baca: Yandri Susanto: Esemka Kayak Mobil China Dikasih Merek Lokal

Menyikapi polemik di masyarakat tersebut, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak transparan.

“Menurut saya, pemerintah Jokowi ini lemah dalam menggamblangkan sesuatu, membuat sesuatu ini terang benderang, padahal Presiden Jokowi kan senengnya ngomong gitu kan,” ujarnya Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/9).

Dengan kata lain, pria yang akrab disapa Hensat itu meminta Jokowi dan perusahaan swasta tersebut berbicara apa adanya tentang Esemka.

“Kalaupun terinspirasi dari Pabrik China ya ngomong aja terinspirasi. Kalau emang itu dari China, ngomong aja dari China,” tekannya.

Terlepas dari itu, pendiri lembaga Survei Kedaikopi itu mengaku senang dengan kehadiran mobil Esemka. Sebab, mobil ini sudah ditunggu-tunggu sejak Jokowi masih menjadi walikota Solo.

“Dari awal saya sih akan mengucapkan selamat Esemka sudah hadir. Masalah dia (Esemka) dari mana saya enggak terlalu pusing,” pungkasnya. rmol

Joshua Wong



kata-data.com - IA ditangkap. Ia dibebaskan. Ia dilarang pergi ke luar negeri. Ia diizinkan pergi.

Itulah hebatnya hukum di Hongkong. Peninggalan Inggris.

Joshua adalah salah satu tokoh utama demo. Umurnya baru 22 tahun. Mahasiswa ilmu politik. Dari Universitas Terbuka Hongkong.

  
Namanya Joshua Wong (Huang Zhi Feng, 黃之�'). 

Joshua sudah menjadi tokoh sejak umur 18 tahun. Ia sudah memimpin demo di tahun 2014. Bahkan sudah ikut demo di umur 12 tahun. 

Namanya melejit saat memimpin demo di umur 18 tahun itu. Itulah gelombang demo terbesar di Hongkong sebelum ini. Yang mencapai rekor terpanjang --70 hari. 

Joshua pun mendirikan gerakan prodemokrasi --Demosisto. 

Rekor demo itu ia pecahan sendiri hari-hari ini: sudah melebihi 90 hari.

Joshua ditangkap hari Minggu lalu. Ia sudah di bandara saat itu --akan berangkat ke Jerman dan Amerika.

Ia ditahan --untuk yang kedua kalinya. Penahanan pertamanya Agustus kemarin. Ups, untuk ketiga kalinya: kalau termasuk yang di tahun 2014.

Penahanan kali ini pun hanya satu hari. Ia membayar uang penjaminan. Pun ada orang lain yang ikut menjamin.

Pengacara Joshua segera menggugat ke pengadilan. Hari Senin kemarin itu juga perkaranya disidangkan.

Polisi ternyata tidak salah tangkap. Joshua dianggap melanggar penjaminan. Terkait dengan penahanan Agustus lalu --Joshua dilarang ke luar negeri sampai tanggal 12 September.

Ia ditahan di bandara tanggal 8 September. Belum lama setelah kembali dari misi prodemokrasi ke Taiwan. 

Hakim mendengarkan alasan pengacara. Sang pengacara mengaku salah. Termasuk Joshua. Mereka kurang teliti membaca amar putusan pengadilan.

Tapi, itu tidak sepenuhnya salah. Amar putusan itu memang bisa ditafsirkan lain. Hakim juga mengakui hal itu --sebagai kesalahan administrasi.

Pengacara pun mengajukan permohonan baru. Juga memperbaiki masa penjaminan. Dan hakim mengabulkannya.

Hakim menilai tidak ada urgensi menahan Joshua. Juga tidak ada alasan untuk mencegahnya ke luar negeri.

Maka Joshua diperbolehkan ke luar negeri. Hari itu juga --biar pun keputusan lama melarangnya sampai tanggal 12 September.

Hakim menilai perbedaan tanggal itu tidak substantif.

Joshua menggerutu. Gara-gara ditangkap itu jadwalnya mundur satu hari. 

Di Jerman Joshua akan minta dukungan. Untuk gerakan prodemokrasi di Hongkong itu. Demikian juga di Amerika Serikat nanti.

Inggris sudah jelas: tetap berpegang pada perjanjian penyerahan Hongkong ke Tiongkok. Di tahun 1997 lalu. Setelah Inggris menjajah Hongkong ratusan tahun.

Inggris terikat perjanjian: mengakui Hongkong sebagai wilayah Tiongkok --dengan catatan. Catatannya: Tiongkok tetap mempertahankan kebebasan, hukum, dan demokrasi di Hongkong. Setidaknya selama 50 tahun. Yang akan berakhir tahun 2047.

Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah 'Satu Negara Dua Sistem'.

Pendemo tidak bisa lagi mengandalkan Inggris. 

Sabtu lalu mereka berbondong ke ke konsulat Amerika di Hongkong. Banyak yang membawa bendera Amerika.

Tuntutan mereka: Agar Amerika melahirkan UU yang melindungi demokrasi dan hak asasi manusia di Hongkong. Presiden Trump pun dipuji-puji di situ. 

Sebenarnya Inggris, di tahun 1997 itu, tidak harus mengembalikan pulau Hongkong. Yang harus dikembalikan adalah Kowloon. Yakni daratan yang ada di seberang pulau itu.

Status Kowloon jelas: Inggris menyewa Kowloon dari Tiongkok. Selama 100 tahun. Perjanjiannya lengkap. Masih ada.

Lalu, belakangan, Inggris menyewa lagi wilayah di sebelah Kowloon. Yang kini terkenal dengan nama New Territory. Yang berbatasan dengan Shenzhen itu.

Dua wilayah itu --Kowloon dan NT-- tidak bisa dipisahkan lagi dari Hongkong (pulau). Terowongan bawah lautnya pun sudah tiga buah. Yang panjangnya sekitar 1,8 km itu. Pelabuhan Hongkong yang hebat itu pun tidak di pulau Hongkong.

Penduduk Hongkong pun sudah lebih banyak yang tinggal di tanah sewaan.

Total penduduk Hongkong 7 juta. Yang tinggal di pulau Hongkong hanya 1,5 juta. Yang tinggal di tanah sewaan 4,7 juta. 

Masa sewa itu habis.

Tanah sewaan itu harus dikembalikan ke Tiongkok. Semua penduduk Kowloon dan NT harus pindah ke Hongkong pulau.

Tidak mungkin. Pulau Hongkong tidak akan muat. Ekonomi Hongkong juga akan sulit. Mana tahan.

Akhirnya Inggris dan Tiongkok berunding. Melahirkan kesepakatan 'Satu Negara Dua Sistem' itu.

Inggris sekalian menyerahkan pulau Hongkong ke Tiongkok.

Setahun sebelum penyerahan itu lahirlah seorok bayi.

Namanya, yang sudah disebut tadi, Joshua Wong. Yang minta merdeka itu. 

Pertanyaan yang akan sulit dijawab adalah: yang diinginkan merdeka itu Hongkong pulau, atau termasuk Kowloon dan NT?

Tulisan ini pun menjadi terlalu serius. Pasti mengecewakan para komentator DI's Way --seperti Cak Sono dkk.

Selama di Hongkong saya tidak menemukan gadis cuek. Yang kesepian di tengah keramaian demo. Yang hanya bete main HP. Yang duduknya sembrono --dengan payudara terbuka. rmol

Pemerintah Mau Tempatkan Data Center di Luar Negeri, Sukamta: Sangat Berbahaya!



kata-data.com - Anggota Komisi I DPR RI dari F-PKS, Sukamta angkat suara terkait rencana pemerintah merevisi PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang tidak mewajibkan data center swasta ditempatkan di dalam negeri.

Menurutnya, sangat berbahya jika negara memberi kesempatan data center ditempatkan di luar negeri, meskipun itu data. Maklum saat ini data digital menjadi sangat vital dan strategis. Jika dulu objek vital strategis itu berbentuk fisik, tapi sekarang ruang siber juga strategis, makanya data sangat sangatlah penting lantaran telah menjadi hajat hidup orang.

"Rencana revisi PP ini tidak sinkron dengan Pidato Presiden Jokowi yang menekankan kedaulatan data. Revisi PP ini ke depannya berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital kita. Karenanya, Saya mendesak Pemerintah membatalkan Revisi PP No 82 tahun 2012 tentang PSTE ini." kata dia di Jakarta. Senin (9/9/2019)

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menjelaskan perbankan, komunikasi, kependudukan, dan lain sebagainya sekarang menggunakan data. Hampir setiap urusan hidup sekarang meminta data pribadi. 

Dengan data-data yang ada, lanjut dia, dapat dianalisa perilaku masyarakat dan apa yang terjadi di sebuah wilayah negara. Meskipun itu data transaksi swasta, tetap itu bisa menjadi strategis dalam menganalisis dan memetakan perilaku masyarakat dan negara.

"Potensi ke arah sana pasti ada. Makanya kita cegah dari sekarang, jangan sampai ada celah yang bisa jadi liar dimanfaatkan. Jangan sampai data center ditempatkan di luar negeri, meskipun itu data sektor swasta." lanjut Sukamta

Selain itu, Sukamta juga berharap kewajiban penempatan data center di dalam negeri untuk semua jenis data, baik non strategis, strategis, dan swasta, bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional kita, yaitu menambah pemasukan pajak dan peluang tenaga kerja bagi masyarakat kita.

"Jadi jangan dipertentangkan antara paradigma kedaulatan dengan ekonomi. Logikanya kan ekonomi tidak akan maju jika kedaulatan negara lemah," tutup Sukamta. [ts]

Mengaku Dajjal, Pria di Jambi Potong Anunya dan Bacok Dua Warga



kata-data.com - Pembacokan yang dilakukan oleh Rahman (25) terhadap Karim (60) tetangga pelaku  dan Tanti (38) pedagang sayur keliling hingga tewas menjadi viral karena sebelum melakukan kejahatan sebelumnya memotong alat kelaminnya sendiri menjadi 2 potong dan mengatakan "Saya Dajjal ". Muaro Jambi, Senin 9 September.

Hasil press realeas polres Muaro Jambi disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono didampingi Kabag Ops Kompol Sopirin (9/9) menjelaskan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bercak darah dan 2 potongan alat vital pelaku dibelakang rumah.

"Jadi saat kejadian pelaku pembacokan muncul dari belakang rumah hanya pakai singlet tidak bercelana dengan bercak darah sambil membawa parang", ucap Kapolres.

Selanjutnya pelaku yang hanya memakai singlet membawa parang sepanjang kurang lebih 80 cm dengan bercak darah dilerai oleh Karim namun Karim malah kena sabetan parang yang mengenai leher dan telinga korban.

Kata Kapolres AKBP Mardiono,  setelah membacok leher Karim korban lari ke jalan dan menghentikan Tanti seorang pedagang sayur hingga terjatuh dan akhirnya Tanti pun kena bacok 2 kali pada kepalanya hingga tewas ditempat.

Kata Mardiono, Otopsi terhadap mayat korban (Tanti, red) diotopsi  di RS Raden Mataher, sedangkan korban lain atas nama Karim dan  pelaku Rahman dirawat di RS Bhayangkara dijaga ketat oleh  personil polres Muaro Jambi.

Pelaku, Rahman yang asli penduduk  desa Sumber Jaya kecamatan Kumpeh Ulu ini belum diketahui psikologisnya dan masih dalam proses lidik lebih lanjut, Pelaku melakukan kejahatan yang pertama ini dari berbagai sumber diketahui awalnya berkeinginan bunuh diri dengan menyayat lengannya hingga memotong alat kelaminnya.

"Maka ditemukan dua potongan alat kelamin dibelakang rumah TKP", ujar Kapolres.

Saat disinggung apakah ada pengaruh obat, atau kejiwaan, Kapolres belum dapat memberikan penjelasan karena masih dalam proses pengembangan.

Diketahui, kejadian ini  terjadi di desa Sumber Jaya, kec. kumpeh Ulu  sekitar 07.00 WIB di belakang rumah Ramli dan kejadian yang kedua di jalan lintas Pijoan - Suakandi oleh pelaku yang sama sekitar 07.30 WIB. Setelah itu pelaku lari ke semak semak hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian. [mc]

Pigai: Wiranto Jangan Sembunyikan Ketidakmampuan Lindungi Rakyat



kata-data.com - Pernyataan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menyebut pelemparan karung berisi ular piton di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya sebatas isu menuai kritikan tajam dari mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Pigai tidak terima dengan pernyataan Wiranto yang menyebut bahwa pelemparan karung berisi piton dianggap sebatas isu yang dihembuskan oknum tertentu.

Dengan tegas Pigai meminta Wiranto untuk mengungkap secara gamblang siapa oknum yang dimaksud.  

“Jangan menghindari ketidakmampuan pemimpin melindungi dan menghadirkan rasa aman bagi warga negara,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (9/9).

Menurutnya, jika mantan ketua umum Hanura itu tidak mampu untuk menyebut secara gamblang, maka Wiranto hanya berbohong kepada publik.

“Kalau tidak tunduk hidungnya, maka saya katakan tidak ada skenario,” pungkasnya.

Wiranto membantah bahwa ada pelemparan karung berisi ular piton di Asrama Papua. Menurutnya, itu merupakan bagian dari provokasi agar kerusuhan kembali terhadi,

"Mereka tidak senang kalau keadaan ini aman, eggak senang kalau keadaaan itu kondusif, (jadi) ada isu bahwa di asrama Papua dilempar ular," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam. [rm]

Gara-gara Patuhi Imbauan Pertamina Saat Isi Bensin, Pemotor Ini Malah Jadi Pusat Perhatian



kata-data.com - Saat mengisi bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kita memang harus mematuhi imbauan yang diinstuksikan Pertamina.

Biasanya imbauan tersebut seperti dilarang bermain handphone saat mengisi bensin dan dilarang merokok di sekitar area SPBU.

Hal itu wajib dipatuhi semua orang, agar tidak terjadi masalah ke depannya.

Namun, kadang imbauan yang wajib dipatuhi, justru malah mengundang perhatian pemotor lain seperti insiden satu ini.

Seorang warganet bernama Andre Parlindungan membagikan postingan di sebuah grup Facebook Bekakas (Bergejil Suka Motor Bekas).

Ia membagikan sebuah foto yang bertuliskan imbauan di salah satu SPBU di daerahnya.

"Di pom bensin tempat biasa isi (bensin) ada peraturan baru yang ditulis di plang itu. Jadi Saya bingung, Saya pakai motor tangki (Yamaha Vixion) apakah harus turun juga," katanya.

Seperti kita ketahui bersama, pemotor yang posisi tangki bahan bakarnya berada di depan memang jarang turun dari motor. gridoto

Fahri Hamzah: Tiongkok Saja Males, Apalagi yang Lain



kata-data.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menjelaskan tentang bahaya jika kabinet tidak paham abjad mengelola negara dan ekonomi. Ini menyusul kegelisahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut 33 perusahaan Tiongkok tak satupun berinvestasi di Indonesia.

Hal itu berdasarkan paparan Bank Dunia di depan pemerintah beberapa hari lalu menyebutkan jika Indonesia bukan salah satu negara yang menjadi tujuan investor. Selain itu, perekonomian Indonesia juga disebut akan mengalami penurunan.

Menurut Fahri, itu semua imbas jika pemangku kewenangan masih mempertahankan mental ABS (asal bapak senang) dan feodal. Mental semacam itu tidak akan memberikan prestasi apapun, hanya fatamorgana.

Ini terkesan aneh, sebab Tiongkok selalu disebut-sebut mendominasi ekonomi Indonesia. Tapi, belakangan perusahan asal negara tersebut tidak berminat berbisnis dan berinvestasi di negara ini.

“Lalu presiden kaget sebab kalau Tiongkok aja sudah gak minat, bagaimana dengan negara lain? Tiongkok terkenal kurang hati-hati kok,” kata Fahri melalui akun resminya, Ahad (8/9).

Dia menjelaskan, keadaan ini membenarkan fakta bahwa ekonomi Indonesia makin didominasi hutang bukan investasi. Tidak saja swasta yang berhutang, bahkan BUMN-pun menumpuk hutang yang terbesar sepanjang sejarah.

“Jadi, penampilan kita belakangan ini di topang oleh hutang,” ujarnya.

Kekagetan Presiden Jokowi seharusnya membuat kabinet mundur massal. Hanya berlagak profesional, tapi tidak ada kebijakan yang dapat meyakinkan investor untuk berpartner, malah yang datang adalah rentenir.

“Hutang tambah banyak dan anak cucu kita akan menanggung,” kata dia.

Dia menuturkan, selain undang-undang (UU) investasi yang sebetulnya sudah bagus, tapi iklim usaha dan kepastianlah yang ditunggu dari birokrasi negara profesional. Namun, birokrasi di Indonesia masih belum banyak berubah.

Menurut dia, semua kata kuncinya ada di kabinet yang dipimpin presiden jokowi. Ini karena leadership negara yang dapat menggerakkan birokrasi dan seluruh struktur dan sumberdaya negara ada si sana.

“Jadi biang keroknya ada di kabinet. Jangan cari di tempat lain,” kata Fahri menegaskan. [indonesiainside]

Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua


kata-data.com - Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak pemerintah menggelar dialog yang bermartabat di tujuh wilayah yang ada di daerah itu guna menyelesaikan berbagai persoalan.

Koordinator JDP Pastor John Bunay didampingi Deputi JDP Daniel Rangdongkir di Kota Jayapura, Minggu (8/9) mengatakan, usulan tersebut menyusul ujaran rasisme yang berujung pada aksi anarkis di berbagai daerah.

“Selama ini JDP telah menawarkan gagasan dialog sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Gagasan ini kini telah disuarakan secara meluas dan masif oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah sendiri,” katanya.

Hanya saja, kata dia, JDP berpendapat pemerintah belum memulai dengan langkah konkret meskipun Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan mendukung proses tersebut.

“Karena itu JDP kembali mendesak pemerintah agar segera memulai tahapan dialog yang bermartabat guna merumuskan masalah dan solusi atau penyelesaian permasalahan di Papua secara menyeluruh dan bermartabat,” katanya.

Dialog itu dimulai dengan menggunakan pendekatan tujuh wilayah adat di Papua dengan melibatkan perwakilan dari berbagai komponen yakni Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, kelompok bersenjata di Papua, Orang Papua di Papua, Orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor dan media.

Sejalan dengan itu, lanjut dia, JDP mengajak berbagai pihak agar menghentikan tindakan dalam bentuk apa pun yang dapat berpotensi meningkatkan siklus kekerasan.

“Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah guna meredakan ketegangan, kekhawatiran dan sikap permusuhan agar relasi sosial di antara masyarakat sipil dapat dibangun kembali.”

“Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak. Aparat penegakan hukum mengedepankan prinsip-prinsip HAM secara benar dan imparsial,” katanya lagi.

JDP juga, kata dia, menyesalkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan di luar Papua karena merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah menyebabkan aksi kekerasan makin meluas.

Hal tersebut menimbulkan kerugian materi, korban jiwa dan yang paling mendalam adalah hancurnya hubungan sosial di antara masyarakat dan makin hilangnya kepercayaan terhadap negara.

“Sekali lagi, bagi JDP hanya dengan menggunakan media dialog maka permasalahan Papua dapat diurai dengan jernih dan diselesaikan secara adil dan bermartabat,” katanya. (Alfian R/Ant/jpnn)