Sri Mulyani Sebut China Siapkan Pendanaan Khusus untuk Indonesia



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hasil pertemuan G-20 yang berlangsung di Osaka beberapa waktu lalu. Khususnya pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping.

Menurut Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut china siap membantu Indonesia dalam melakukan pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan spesial fund atan pendanaan khusus.

Asal tahu saja, beberapa perusahaan China sendiri saat ini sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan Indonesia dalam meningkatnya investasi.

" Tidak ada diskusi mendalam tapi waktu itu Presiden (Joko Widodo) memang menyampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Presiden dengan Xi Jinping disepakati bahwa China bisa mendukung pembangunan di Indonesia dengan membuat special fund," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengaku, jika pemerintah tengah mengkaji pendanaan khusus jika rencana itu bisa terwujud. Pasalnya pendanaan khusus ini bakal meningkatkan investasi di Indonesia.

"Saya sekarang sedang lakukan kajian mengenai bentuknya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nilainya berapa dan tentu saja dari sisi konsekuensinya biaya, itu semua harus masuk di dalam bentuk apakah, baik itu public to public atau apakah itu private to private, atau BUMN terhdap private, itu kita belum jelas," katanya

Selain itu, dia pun masih menyusun kriteria untuk pendanaan khusus ini. Hal ini dilakukan agar bisa melihat keuntungan dan inplikasi yang didapat.

" Nama insentif atau enggak kan tidak jelas. Artinya funding-nya saja dulu didefinisikan seperti apa dan kriteria jumlahnya beberapa, kriteria penggunaanya siapa, dan bagaimana implikasinya, itu nanti yang akan kita liat," kata dia. [kz]

Pindahkan Laba ke Singapura, Perusahaan Boy Thohir Diduga Hindari Pajak Rp1,75 Triliun



Salah satu perusahaan batu bara raksasa asal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dikabarkan melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak.

Kabar itu dihembuskan oleh Global Witness yang tersebar hari ini. Dalam laporannya Adaro memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. 

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Laporan itu menyebutkan pemasukan pajak RI berkurang hampir US$ 14 juta setiap tahunnya. 

"Operasi luar negeri Adaro yang ekstensif ini nampaknya memiliki posisi yang bertolak belakang dengan citra publik yang mereka sudah mereka bangun dengan hati-hati, yaitu kebanggaan mereka akan kontribusi kepada Indonesia. Di saat Adaro menerima manfaat dari jaminan yang diberikan pemerintah pada beberapa pembangkit listrik besar, mereka sedang mengembangkan jaringan luar negerinya dan memindahkan sejumlah besar uang keluar Indonesia,'' kata Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness Stuart McWilliam dilansir, Kamis (4/7/2019).

Masih menurut laporan itu nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US$ 4 juta sebelum 2009, ke US$ 55 juta dari tahun 2009 sampai 2017. 

Lalu lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. 

Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%. 

Pada tahun 2008, perusahaan Garibaldi Thohir ini membayar US$ 33 juta untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade. 

Sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius. Di sana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini.

Laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia.

Dilansir CNBC Indonedia, Garibaldi Thohir sudah memberikan tanggapan. Menurut dia, hal tersebut hanya bisa ditentukan oleh Dirjen Pajak.

"Dari saya simple, yang bisa menentukan apakah kita melakukan hal tersebut adalah Dirjen Pajak. Negara kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain dan dengan opini-opini institusi lain, karena yang paling tahu adalah otoritas pajak Indonesia," kata Garibaldi yang akrab disapa Boy ini kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/7/2019). [dkt]

Ini 'Barang' yang Diambil PAN dari Prabowo-Sandi



Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini mengatakan, saat momentum Pilpres 2019, PAN menitipkan persoalan ekonomi kepada pasangan 02 Prabowo-Sandi.

Dengan harapan apabila terpilih, Prabowo-Sandi dapat menuntaskan persoalan tersebut. Kini apa yang dititipkan tersebut, kembali diambil oleh PAN.

"Bagi kami Indonesia adil dan makmur itu adalah value. PAN menitipkan value disitu, dan diskusi yang diangkat PAN selalu tentang ekonomi. value ini kita titipkan ke prabowo-sandi. dan barang dititip bisa diambil juga. Sampai kemarin dititipin. Oke penitipannya tutup, kita ambil lagi kita punya barang. Karena kita punya value yang kita perjuangkan," kata Faldo, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Faldo kembali menekan kan, bahwa yang membuat pihaknya setia dalam melakukan perjuangan politik, adalah PAN memiliki value atau sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

"Yang bikin kita setia adalah value yang kita perjuangkan. Jadi setahu saya Pak Zulhaz, Pak SBY, Pak Sohibul Iman, kita datang tampak muka pulang tampak punggung Alhamdulilah semua baik-baik," tuturnya. [gelora]

Hanya PKS yang Diprediksi Berada di Jalur Oposisi


Dari seluruh partai koalisi Adil dan Makmur, hanya PKS yang diprediksi bakal setia menjadi kekuatan oposisi

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS,"  ujar Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Prediksi itu ia nyatakan karena melihat Partai Gerindra kemungkinan juga bisa merapat ke barisan pemerintahan. Meski begitu, ia juga berpendapat, semuanya amat bergantung kepada ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Sementara itu Hendri menyarankan Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi pendukung pemerintan Jokowi. Sebab, Hendri menilai Partai Demokrat tak mendapat keuntungan jika berada di barisan oposisi.

Karena itu, ia yakin Partai Demokrat mau bergabung dengan barisan pemerintah. Hal serupa juga ia lihat pada partai PAN. Menurutnya, PAN juga terlihat berkeinginan untuk masuk menjadi bagian pemerintahan ke depan.

"Saya yakin PAN dan Demokrat mau bergabung kepada Pak Jokowi walaupun belum diputuskan sikap politik masing-masing partai," tuturnya.

Ia kemudian menerangkan, kans PAN dan Demokrat merapat ke barisan pemerintahan lebih besar daripada PKS. Berbeda dengan Partai Demokrat, elektabilitas PKS justru naik ketika mereka berada di barisan oposisi. [ts]

Absen di Penetapan Capres Terpilih, Sandi Tak ingin Ada Penumpukan Massa



Sandiaga Uno memastikan tidak menghadiri penetapan capres terpilih di gedung KPU, Jakarta Pusat. Sandiaga memutuskan tak hadir karena menghindari penumpukan massa di KPU.

"Kami sudah memutuskan, saya dan Pak Prabowo tidak hadir, tentunya memberikan ruang kepada yang kemarin sudah diputuskan oleh MK, Presiden Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf untuk hadir di sana," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).

Sandiaga beralasan ingin memberikan ruang kepada KPU agar bisa menindaklanjuti putusan MK. Dia ingin acara tersebut berlangsung lancar.

"Tentunya kita juga tidak ingin ada potensi penumpukan massa juga. Jadi kami memberikan ruang agar KPU bisa menyampaikan sebagai tindak lanjut keputusan MK," sambungnya.

KPU sudah mengundang Prabowo-Sandiaga dalam penetapan capres terpilih Pemilu 2019. KPU berharap keduanya bisa hadir pada penetapan itu.

"Iya, tak wajib hadir, tapi kami tentu berharap hadir. Mereka bisa datang semua, paslon 01, 02. Kan kurang semarak kalau yang datang cuma salah satu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).

Arief menyebut pihaknya juga mengundang seluruh partai politik peserta pemilu. Dia juga berharap partai politik dapat hadir untuk saling mendukung. 

"Saya berharap peserta pemilu bisa hadir semua, karena kan kita undang bukan hanya paslon presiden wakil presiden, tapi juga partai politik. Mudah-mudahan mereka saling mendukung supaya semua bisa hadir. Sesama partai politik kan nggak enak kalau ada yang datang ada yang nggak," kata Arief. [dtk]

Din Syamsuddin Komentari Putusan MK: Rasa Keadilan Saya Terusik



Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, turut berkomentar atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh dalil pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI mengatakan, pilihan yang tersedia bagi rakyat yang taat konstitusi tentu menerima putusan MK tersebut sebagai produk hukum. Din menyebutnya sebagai sikap taat hukum.

Namun, karena para hakim MK juga terikat amanat konstitusi dan nilai moral untuk menegakkan kejujuran dan keadilan, maka rakyat berhak menilai apakah mereka telah mengemban amanat dengan benar. Yakni menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Din menyebutnya sikap moral.

"Jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral, bahwa para hakim MK itu patut diduga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, seperti membenarkan kecurangan, maka rakyat mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral," ucap Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6).

"Seperti banyak rakyat, saya pun merasakan demikian. Rasa keadilan saya terusik. Saya tidak mampu dan tidak mau menyembunyikannya." - Din Syamsuddin

Din merasa ada rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di MK yang memutus sengketa Pilpres. "Banyak fakta dan dalil hukum yang terkesan tidak didalami," kata Din.

"Maka bagi rakyat jadikan itu semua sebagai catatan bahwa ada cacat moral yang terwarisi dalam kehidupan bangsa, dan ada masalah dalam kepemimpinan negara. Selebihnya kita menyerahkan sepenuh urusan kepada Allah SWT, Ahkam al-Hakimin, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Adil," bebernya.

Din melanjutkan, jalan yang terbaik di samping menghormati Keputusan MK sebagai produk hukum, demi literasi bangsa kaum intelektual melakukan eksaminasi terhadap Keputusan MK, dan rakyat dapat terus melakukan koreksi moral agar bangsa tidak terjatuh ke titik nadir dari moral banckrupty atau kebangkrutan moral.

"Dan itu semua tetap dilakukan secara makruf dengan senantiasa memelihara persaudaraan kebangsaan. Perjuangan menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran tidak boleh ada titik berhenti," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah menyampaikan sikap menghormati putusan MK, meski kecewa dengan putusan tersebut. Prabowo lalu bicara soal kemungkinan upaya hukum lain setelah MK.

Sementara calon presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin berharap putusan MK ini kembali menyatukan bangsa yang terbelah karena pilihan politik. Putusan MK bersifat final dan mengikat yang harus dihormati semua pihak. [km]

Mahfud MD: Tak Ada Oposisi, Kontrol Pemerintah Lemah



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan musti ada partai politik (parpol) yang bertindak sebagai oposisi. Mahfud berharap agar oposisi nantinya tak hanya diisi oleh satu parpol saja.

"Saya berharap ada parpol lebih dari satu yang ada di luar pemerintah. Jangan bergabung semuanya (ke pemerintahan)," ujar Mahfud MD, Sabtu 29 Juni 2019.

Ahli hukum tata negara ini menyebut oposisi diperlukan sebagai penyeimbang dan pengontrol dari pemerintahan yang terpilih. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah ada yang mengawasi.

"Dampak tidak ada oposisi, nanti kontrol terhadap pemerintah melemah. Nanti kebijakan-kebijakan tak terawasi dengan baik. Nanti bisa lahir kebijakan yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat," ungkap Mahfud.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini menambahkan,  tidak ada juga larangan bagi partai oposisi saat ini bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depannya.

"Tapi sekali lagi, kalau mau bergabung juga itu tidak dilarang oleh konstitusi," ucap Mahfud. vv

BPN : Bank Pembangunan Nasional !!!



Oleh: Azwar Siregar

Saya tertarik dengan ide para netizens agar Pak Prabowo dan Sepupuku Sandiaga Uno mendirikan Bank khusus untuk membantu ekonomi rakyat dan umat.

Netizens di twitter sedang ramai membahas masalah ini. Saya sangat setuju. Kalau bisa namanya : BPN, untuk mengingatkan kita tentang perjuangan Adil dan Makmur untuk Indonesia.

Saya yakin 65 juta rakyat Indonesia akan siap membesarkan Bank tersebut menjadi yang terbesar di Indonesia, bahkan untuk Asia.

Setahu saya, rata-rata pendukung Prabowo-Sandi justru berada di kelas ekonomi menengah-atas. Jadi dalam waktu singkat, bisa saja BPN akan mengalahkan Bank BUMN dan Bank Swasta dan menjadi Bank Nomor satu di Indonesia.

Dengan adanya BPN, cita-cita Prabowo-Sandi untuk memakmurkan rakyat Indonesia bisa terealisasi tanpa harus lewat jalan politik (Jadi Presiden dan Wakil Presiden). Bahkan kedepan, andai rezim sekarang kolaps karena kebanyakan hutang dan tidak mampu membayarnya, BPN bisa saja “membeli” Indonesia daripada “digadaikan” atau malah “terjual” ke Asing.

Kalau Ucup aja yang mengandalkan sedekah dari umat berani bermimpi besar. Kenapa tidak dengan Pak Prabowo dan Sandi yang memang sudah memiliki modal dan pendukung besar?
Pendukungnya, pendukung real loh…

Jadi menurut saya ide ini sangat menarik. Bagaimana menurut toean dan poean ?

Koalisi Bubar, PKS : Kami Tidak akan Meninggalkan Prabowo



Sekjen PKS Mustafa Kamal menegaskan, partainya akan selalu berjuang besama Partai Gerindra 

"Kami tidak akan meninggalkan Pak Prabowo dan nggak akan meninggalkan Gerindra. Kami akan selalu bersama," kata Mustafa di Jakarta. Jumat (28/6/2019).

Dia pun berharap parpol pengusung 02 untuk tetap bersama guna saling mendukung untuk mewujudkan visi Indonesia yang adil dan makmur.

"Kami berharap kepada seluruh parpol agar bisa begitu, khususnya di Koalisi Adil Makmur, dalam agenda politik bersama. Kita cari substansi dan akan saling mendukung untuk visi Indonesia adil makmur," jelasnya.

Tak hanya itu, Mustafa pun mengatakan pihaknya sudah menyampaikan harapannya kepada ketua umum Partai Gerindra

"Kami ada harapan yang sudah disampaikan kepada Prabowo. Tapi semuanya akan kami kembalikan kepada Prabowo. Sekali lagi, kami akan tetap setia," jelasnya. [ts]

Akan Muncul Gelombang Perlawanan Cerdas


*Penulis: Asyari Usman (wartawan senior)

Ada kecerdasan yang digunakan untuk kejahatan. Tetapi, hampir pasti akan ada kecerdasan yang lebih mulia lagi. Yaitu, kecerdasan yang digunakan untuk melawan kejahatan, kezaliman, dan kesewenangan.

Saya memperkirakan umat Islam garis lurus akan melancarkan perlawanan yang cerdas (smart resistance) terhadap kejahatan dan kesewenangan para penguasa. Perlawanan cerdas itu memang memerlukan kerja keras semua orang. Perlu komitmen yang tak kenal lelah. Perlu ‘endurance’ (keuletan, kegigihan). Sehingga, perlawanan itu akan menjadi gelombang besar. InsyaAllah.

Di media sosial sudah langsung muncul bentuk perlawanan cerdas itu. Kemarin, setidaknya ada dua tulisan menarik yang melambangkan ‘smart resistance’ itu. Yang satu ditulis oleh Bung Azwar Siregar dan yang satu lagi tidak ditemukan identitas penulisnya.

Mereka ini mengusulkan agar Pak Prabowo dan Bang Sandiaga Uno segera membentuk bank yang bisa menampung dana umat Islam. Usulan ini sangat praktis dan aplkikatif. Bisa dikerjakan. Bisa dikembangkan secara luas dan cepat. Apalagi, menurut mereka, Bang Sandi memiliki latar belakang bisnis yang sangat solid.

Bung Azwar bahkan ikut mengusulkan nama bank umat itu. Yaitu, Bank Pembangunan Nasional (BPN). Yang satu lagi mengusulkan nama Bank Persaudaraan Negara atau Bank Persaudaraan Nasional (BPN juga).

Mereka mengusulkan nama BPN sebagai bentuk pengabadian perjuangan Prabowo-Sandi bersama umat dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Nama ini juga sangat cocok untuk terus menghidupkan ingatan kaum muslimin tentang perampokan kemenangan demokratis umat.

Reaksi netizen sangat positif. Banyak yang malah tak sabar menunggu kehadiran BPN karena mereka segera ingin memiliki rekening di situ. Banyak siap hijrah ke Bank BPN begitu bank ini muncul.

Pengusul optimis. Begitu juga netizen. Mereka yakin Bank BPN bisa tampil menjadi bank terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara.

Ada pula yang membuat meme yang sangat bagus tentang perlunya umat memiliki bank sendiri. Pembuat meme menamakannya Bank Syam singkatan untuk Bank Syariah Adil Makmur.

Itu baru salah satu bentuk perlawanan cerdas. Ada banyak lagi gagasan yang sangat bisa dikerjakan asalkan umat menyadari dan berdisiplin untuk mendukungnya, menyukseskannya Sebagai contoh, umat bisa bekerjasama berbasis kejemaahan untuk mengembangkan sektor ritail. Sebenarnya sudah ada, seperti “212 Mart”, Minimarket Sodaqo, KitaMart, dll.

Tetapi, kehadiran gerai-gerai milik umat itu masih memerlukan pembinaan manajemen dan pengembangan bisnis yang lebih serius. Ini bukan masalah besar, insyaAllah. Yang diperlukan adalah komitmen mayoritas umat dan para pemuka bisnis umat.

Di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Bang Sandi, diperkirakan pengelolaan ekonomi umat sangat berpeluang untuk sukses.

Ada contoh lain lagi. Misalnya, umat bisa membangun jaringan bengkel mobil dan motor. Bisa juga berkpirah di sector manufaktur. Sektor ini memang sudah banyak dimasuki tetapi sifatnya mungkin masih individual. Sementara yang diperlukan adalah gerakan yang berjemaah dan lebih terarah. Sehingga, bisnis yang dikelola umat bisa menjadi profesional dalam bingkai kesyariatan.

Untuk menodorong keikutsertaan lapisan milenial, bisa pula didorong kelahiran dan pertumbuhan retail online atau Olshop. Sektor ini pun sangat potensial. Dan sangat mudah memperkenalkan serta mempromosikannya di kalangan umat.

Pengembangan bisnis umat bisa menjadi ‘unlimited’, tak terbatas. Begituah kira-kira. Karena semua sektor bisa diekplorasi dan diekploitasi. Sebagai contoh, umat memerlukan penginapan yang nyaman dan berbasis syariah. Umat juga perlu resort-resor wisata yang family-friendly, yang cocok untuk keluarga.

Ada satu usaha yang sangat potensial untuk dikerjakan dan sangat relevan dengan keperluan umat. Yaitu, penggilingan gabah (padi) sampai menjadi produk yang memiliki kemasan bagus. Sangat mengherankan sekali mengapa bisnis penggilingan gabah ini tidak dikerjakan oleh umat.

Padahal, yang bertani padi adalah umat dan yang membeli beras adalah umat. Dan perlu diingat bahwa bisnis ini bukanlah pekerjaan yang memerlukan modal besar. Sayangnya, di seluruh pelosok Indonesia mayoritas bisnis penggilingan padi profesional dan berkualitas bukan dikelola oleh umat maupun individu umat.

Jadi, konsep perlawanan cerdas itu bukanlah sesuatu yang utopis. Asalkan umat memiliki kesadaran, tekad dan komitmen yang kuat. Saya yakin sekarang ini adalah momentumnya. Pengalaman pahit penipuan dan perampokan pilpres 2019 ini kita jadikan ‘turning point’ (titik balik) dan ‘stepping stone’ (batu loncatan) untuk membangun kekuatan ekonomi umat.

Kita tidak memerlukan bisnis-bisnis yang dikelola oleh orang-orang yang ‘tidak kita kenal’ itu. Kita harus menghentikan ekploitasi dana umat oleh mereka. Umatlah yang lebih pantas mendapatkan kemaslahatan dari proses produksi dan perniagaan yang berlangsung di seluruh pelosok negeri.

Jangan pernah berkecil hati, apalagi patah semangat, meskipun umat jauh tertinggal di bidang perekonomian dan bisnis. Yakinlah, kita bisa melahirkan bisnis umat yang modern dan profesional.

Kita bisa mengumpulkan para pelaku bisnis yang saat ini menyadari kelemahan umat di bidang ekonomi dan bisnis. Mereka akan memberikan masukan dan pelatihan.

Semoga segera hadir Bank BPN, Umat Online Retail, Umat Shopping Centre, Umat Business Centre, Umat Business Training Centre, Umat Bengkel Mobil, Umat Bengkel Motor, yang dijalankan secara, profesiona, jujur dan transparan. gelora