Singgung Megawati, PD: Tak Ada Partai Minta-minta Secara Terbuka di Era SBY



kata-data.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, angkat bicara tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. Dia membandingkan sikap Megawati dengan zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pidato Bu Mega silakan aja. Tapi (saat) Pak SBY tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” kata Imelda saat acara diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8/2019).

Imelda mengatakan SBY membentuk sekretariat gabungan saat menjadi presiden untuk menentukan nama-nama menteri. Meski keputusan akhir tetap ada di tangan presiden.

“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat fit and proper test,” ujarnya.

Megawati sebelumnya memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai ‘syarat’ masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.

“Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak,” kata Mega.

Jokowi langsung menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

“Mengenai menteri, tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat),” tutur Jokowi. detik

PDIP dan Nasdem Berantem soal Jaksa Agung, Aria Bima: Itu Urusan Bu Mega dan Mas Hasto


kata-data.com - Partai Nasdem mempertanyakan mengapa hanya jabatan Jaksa Agung dalam sturktur kabinet yang dipersoalkan dan didesak harus diisi oleh kalangan profesional, tidak boleh orang partai politik.

Bahkan, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate menduga ada pihak yang sengaja membuat tekanan kepada Presiden Joko Widodo dengan membuat konspirasi bahwa Jaksa Agung harus mutlak dari kelompok profesional non partisan.

Padahal, permintaan Jaksa Agung untuk diisi kalangan profesional muncul dari mitra koalisi Nasdem, yaitu PDI Perjuangan.

Perihal pertanyaan Nasdem itu, Ketua DPP PDIP, Aria Bima enggan berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Wah itu urusan Mas Hasto dan Bu Mega," ujar Aria di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/8).

Aria menambahkan, semua partai politik saat ini memang diberikan kebebasan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan. Tetapi, pada akhirnya keputusan ditangan presiden.

"Memang sejauh yang saya ketahui kesepakatan partai pengusung itu tetap berdinamika menyampaikan pendapat karena ini kan partai," jelasnya.

"Tapi komanya harus dipake semuanya (penentuan jabatan kabinet) adalah hak prerogatif presiden," demikian Anggota DPR ini. [rm]

Lieus Pengin KPK Fokus Sikat Polisi dan Jaksa



Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma urun saran soal pemberantasan korupsi oleh KPK. Menurut dia, ke depannya lembaga tersebut sebaiknya cukup mengawasi dan menindak pelaku tindak pidana korupsi di institusi penegak hukum.

"Fokus di empat saja, kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan advokat atau pengacara. Dan KPK seharusnya diisi dengan orang-orang independen dan tidak merekrut penyidik dari kejaksaan dan kepolisian," kata Lieus, Senin (8/7).

Di luar empat intitusi itu, tambah Lieus, pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di kalangan swasta dan lembaga lain, biar menjadi tanggungjawab kejaksaan dan kepolisian.

"Targetnya adalah terciptanya aparatur penegak hukum yang bersih. Hal itu sudah dibuktikan bisa dilakukan di sejumlah negara. Hongkong misalnya," ujarnya.

Lieus yakin, dengan aparatur penegak hukum yang bersih dan bebas korupsi, law enforcement bisa diwujudkan dan KPK menjadi institusi pemberantas korupsi yang mandiri.

Untuk itu, dia meminta agar UU Tindak Pidana Korupsi direvisi atau presiden selaku kepala negara mengeluarkan Perpu terkait tupoksi KPK itu. "Tidak sulit kalau kita mau melakukannya. Tinggal presidennya bersedia atau tidak. Itu saja," katanya.

Seperti diketahui, saat ini 9 orang Pansel Capim KPK bentukan Presiden Joko Widodo sedang melakukan seleksi terhadap berkas-berkas para pendaftar calon pimpinan KPK.

Lieus berharap KPK dikembalikan pada semangat pembentukannya dulu, yakni benar-benar untuk memberantas praktik korupsi di negeri ini.

"KPK tidak boleh dijadikan ajang perebutan kekuasaan antar institusi atau alat perlindungan bagi kekuasaan sebagaimana kesan yang selama ini terlihat. KPK harus bebas dari semua kepentingan itu," katanya.

Jika semangat itu tidak dikembalikan, atau tupoksi tetap seperti sekarang ini, Lieus meragukan KPK akan menjadi lembaga yang benar-benar kuat.

"Pengalaman sejak beberapa tahun lalu membuktikan KPK selalu berada dalam arus tarik menarik kepentingan institusi-institusi yang menyuplai para penyidiknya ke KPK. Situasi ini akan terus terjadi jika UU KPK tidak direvisi atau tupoksinya tidak diubah," demikian Lieus.[jn]

Pilkada Medan, Dahnil Anzar Tunggu Perintah Langsung dari Prabowo



Mantan Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, ramai digadang-gadang untuk ikut dalam pemilihan Walikota Medan tahun depan.

Namun sejauh ini, Dahnil belum memberikan respons sama sekali atas permintaan pendukung Prabowo-Sandi dan partai Gerindra.

"Saya sudah diminta banyak orang. Tapi belum memberikan jawaban," kata Dahnil dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu, Senin (8/7).

Dahnil mengatakan dirinya baru kembali dari Medan. Selama berada di Ibukota sumatera utara itu, mantan Keta Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini tidak sedikit pendukung Prabowo yang mengatakan ingin membalas kekalahan Prabowo di Pilpres dengan memperjuangkan kemenangan Dahnil dalam Pilkada di Medan.

"Saya sedang menyiapkan cabang Begawan Kopie di Medan. Tempat itu ramai dikunjungi pendukung Pak Prabowo," katanya lagi.

Tetapi, sambung dia, tanpa perintah langsung Prabowo dirinya tidak akan menyatakan sikap apapun. [md]

Jatah Menteri, Pengamat: Presiden Tak Perlu Tunduk kepada PKB



Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menyatakan, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu tunduk kepada PKB tentang jumlah jatah menteri. Di sisi lain, dia 
menilai tidak etis PKB meminta jatah kursi menteri.

"Permintaan 10 kursi menteri oleh PKB kurang etis, terlalu banyak. Jika kita berkaca pada sistem presidensial, maka urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden," kata Ujang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Dia mengatakan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden bukan permintaan partai politik.

Ujang menegaskan, Presiden terpilih Jokowi tidak bisa tunduk dan patuh pada permintaan PKB tersebut karena hak menentukan menteri ada di Jokowi, bukan partai.

"Jika ada 34 kementerian, lalu PKB minta 10 kursi menteri, partai lainnya berapa? PDIP dan Golkar yang suaranya di atas PKB pasti minta jatah lebih banyak," ujarnya.

Menurut dia, apabila masing-masing partai koalisi Jokowi-Ma"ruf meminta jatah menteri yang banyak, maka itu tidak rasional dan tidak etis.

Dia menyarankan Presiden terpilih Jokowi proporsional membagi jatah kursi menteri dan jangan terpengaruh berbagai permintaan partai politik.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya layak mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet yang akan disusun Jokowi-Ma"ruf.

"Insya Allah usulan kami akan mendapatkan perhatian khusus namun saya tidak tahu berapa jumlahnya. Saya tidak berani berharap, berdoa saja," kata Muhaimin sebelum bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7) . [tsc]

Masalah KPK Bukan pada Figur Tapi Konsep Kelembagaan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpandangan, meskipun nantinya pimpinan KPK yang baru sudah terpilih akan tetapi baginya KPK akan tetap rusak sebelum sistem konsepsi kelembagannya diperbaiki.

Hal ini dikatakan Fahri terkait dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah menerima sebanyak 384 pendaftar hingga batas akhir pendaftaran pada Kamis (4/7/2019).

"Pandangan saya kan tidak pernah berubah KPK itu ga ada persoalan dengan figur-figur. Namun problemnya hanya di sistem konsepsi kelembagaannya yang harus diperbaiki makanya siapapun jadi pimpinan KPK kalau mereka tidak paham akan terus terjebak dalam sistem yang ada," tegas Fahri saat dihubungi, Sabtu (6/7/2019).

Fahri menilai, sampai kelak KPK akan terus menerus mengganti figur sebagai pimpinan. Kalau dari sistem tidak ada perbaikan maka jangan diharap lembaga anti rasuah akan maju dan sukses dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau liat KPK sekarang makin kacau dan tidak paham jadi orang tidak paham soal UU KPK biar seorang malaikat masuk pun akan jadi "setan" juga karena mereka tidak paham. Jadi KPK itu harus dipikirkan ulang konsepnya. Baru kita bicara orang-orang," kata Fahri.

"Makanya kalau nanti akan terpilih pimpinan KPK yang baru itu harus diajak debat soal konsep kalau tidak ya akan seperti itu-itu saja," tambahnya.[tsc]

Zara Zettira Diduga Hina Pesantren, Jansen Sitindaon: Jika Benar dari Kakak Saya, Saya Minta Maaf




Politisi Partai Demokrat Zara Zettira diduga menghina pesantren akibat cuitannya yang mengomentari soal pemberitaan korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Menanggapi cuitan itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon langsung angkat bicara dan menyebut jika benar cuitan itu dari Zara Zettira maka ia minta maaf.

Diketahui kehebohan cuitan Zara Zettira sempat menjadi Trending Topic Twitter Indonesia dengan tagar ZarazettiraHinaPesantren pada Jumat (5/7/2019).

Awalnya Zara Zettira me-retweet unggahan portal media online soal skandal korupsi di Kemenag dengan komentarnya.



Zara Zettira menyebut hal yang menjadi sorotan dalam pemberitaan itu sebagai tradisi pesantren dan mewanti-wanti jangan sampai dibawa hal itu ke kementerian.

"Tradisi Pesantren jangan dibawa ke Kementrian , camkan!" cuitnya melalui akun @zarazettirazr, pada Rabu (3/7/2019).



Setelah sempat menghebohkan jagat Twitter, akun @zarazettirazr langsung lenyap.

Menanggapi hal tersebut, Jansen Sitindaon langsung angkat bicara dan minta maaf.

"Jika benar twett ini dr kakak saya kak @zarazettirazr, mendahului beliau agar soal ini tdk terus jadi polemik, saya pribadi minta maaf kpd teman2 pesantren dan khususnya sahabat2 saya dari NU yg tersinggung atas twett tsb. Dari hati yg paling dalam saya minta maaf." tulis Jansen Sitindaon melalui akun @jansen_jsp.



Lain halnya dengan Jansen Sitindaon, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli sangat mengecam cuitan dari Zara Zettira tersebut.

Guntur Romli menganggap Zara Zettira secara tak langsung menyebut korupsi adalah buadaya pesantren.

Bahkan Zara Zettira juga disebut sebagai orang yang terbiasa menyebar berita bohong serta ujaran kebencian.

"Secara tak langsung Zara Zettira ini mengatakan korupsi adalah tradisi pesantren, pernyataan yg kurang ajar yg keluar dari orang yg terbiasa menelan & memuntahkan hoax & kebencian! #ZarazettiraHinaPesantren," tulisnya melalui akun @GunRomli.



Sebelum menjadi politisi, sosok Zara Zettira sempat populer menjadi aktris, model, serta penulis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari Zara Zettira.[tn]

Elite Parpol Merapat Minta Jatah ke Jokowi, Padahal Menterinya Banyak Masalah




Sejumlah partai koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin mulai ramai-ramai meminta kuota kursi menteri setelah KPU menetapkan pasangan 01 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Di mata fungsionaris pusat Partai Golkar, Khalid Zabidi permintaan partai politik itu terlalu dini.

Sebab seharusnya partai-partai itu melakukan revisi terlebih dahulu atas menteri-menteri mereka yang kini masih duduk di kabinet.

“Lebih baik evaluasi menteri yang sudah duduk dikabinet apakah sudah bekerja dengan baik atau masih dengan raport merah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (5/7).

Khalid mencatat bahwa tidak sedikit menteri Jokowi yang berasal dari partai politik tengah terbelit masalah hukum.

Termasuk sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas indikasi korupsi di kementerian yang dipimpin.

“Belum lagi beberapa menteri masih berkinerja belum maksimal,” sambung aktivis ’98 itu.

Atas alasan itu, ketimbang sibuk usul jumlah menteri dan nama-nama menteri kepada Jokowi, lebih baik parpol pendukung koalisi Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang sekarang.

Jika dianggap menteri yang bersangkutan dianggap bermasalah, maka harus ditarik dari kabinet. Sebaliknya, jika berkinerja baik, maka bisa diusulkan kembali menjadi menteri.


 “Sehingga kabinet Jokowi di sisa lima bulan pemerintahannya ditutup dengan catatan yang baik sebagai modal pemerintahan ke depan,” pungkasnya.


Gerindra Kemungkinan Tetap Pertahankan Fadli Zon Sebagai Pimpinan DPR


Sebagai partai politik nomor tiga peraih kursi terbanyak di Parlemen, Partai Gerindra mendapatkan jatah kursi pimpinan yaitu wakil ketua DPR.

Saat ini, ada tiga nama kader Gerindra yang digadang-gadang menduduki kursi tersebut. Yaitu, petahana Fadli Zon, Ahmad Muzani dan Edhy Prabowo.

Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra memprediksi, Gerindra masih mempertahankan Fadli Zon.

Selama menjabat pimpinan DPR, kepemimpinan Fadli Zon juga cukup baik dan sering menonjol.

"Saya kira Gerindra akan pertahankan Fadli Zon, dan tidak alasan juga untuk mengganti dia dengan yang lain," ujar Iwel kepada redaksi, Sabtu (6/7).

Untuk PDIP sebagai peraih kursi terbanyak, lanjut Iwel, kemungkinan besar akan diserahkan kepada Puan Maharani yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perolehan kursi hasil Pemilu 2019; PDIP (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), Partai Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi) dan PPP (19 kursi).

Sesuai UU MD3, lima kursi pimpinan DPR otomatis menjadi milik partai politik pemenang pemilu dengan kursi terbanyak di dewan. RMOL

Purnawirawan TNI-Polri Ingin Presiden Dipilih MPR Lagi, Ini Alasannya



Sejumlah purnawirawan TNI-Polri dan sejarawan yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) ingin agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mereka memiliki sejumlah alasan yang melatari keinginan itu.

Pertama, pilpres di Indonesia dinilai telah memecah belah rakyat Indonesia hanya karena berbeda pilihan. Hal tersebut dirasa dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Ternyata mengakibatkan terbelahnya masyarakat, suka atau tidak suka harus diakui bahwa masyarakat telah terbelah," ucap anggota GKI Irjen Pol (Purn) Taufiqurrahman Ruki kepada Kantor Berita RMOL di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Kedua, dana kampanye yang dikeluarkan oleh kandidat presiden dan wakil presiden dinilai terlalu besar, yaitu mencapai triliunan rupiah.

Ruki yakin angka ruiah yang dikeluarkan Jokowi dan Prabowo bersama para tim mencapai lebih dari satu triliun selama proses pilpres. 

“Saya yakin tidak kurang dari Rp 1,5 triliun satu kandidat. Biaya yang dikeluarkan untuk pemilu biaya yang sangat besar," jelasnya.

Dana tersebut dinilai sangat disayangkan hanya untuk modal kampanye. Lebih baik, sambung Ruki, dana itu digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya itu, mantan pelaksana tugas (Plt) ketua KPK itu juga mempertanyakan sumber dana pilpres, yang dia yakini didapat dari para pemodal.

"Pasti ada cukong main dibelakang, jangan tanya saya, saya kan cuma pengamat, kalau saya penyidik saya cari cukongnya," tegasnya.

Sementara alasan ketiga, modal yang dipakai itu diyakini dapat mempengaruhi sistem kepemerintahan bahkan sistem politik di Indonesia. Sehingga, korupsi merupakan jalan pintas untuk mengembalikan modal.

"Pemegang modal-modal itu suatu saat akan menagih kompensasi apa yang sudah mereka berikan, bukan hanya kepada presiden, termasuk partai politik," paparnya.

Atas alasan itu, GKI menyarankan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR sebagai pemegang mandat rakyat.

"Jadi kalau kami sekarang yang sudah tua-tua ini banyak berpikir tentang bagaimana menata kembali negeri ini dengan cara UUD 45, itu sebetulnya hanya karena sayang," pungkasnya. [rmol]