Polisi Tangguhkan Penahanan 100 Tersangka Perusuh 22 Mei



Mabes Polri mengatakan sebanyak 100 orang dari 447 tersangka pelaku kerusuhan 22 Mei telah ditangguhkan penahanannya. Pertimbangan penangguhan penahanan adalah bobot keterlibatan tersangka saat peristiwa dan kondisi kesehatan tersangka.

"Dari 447 (tersangka), ada 100 orang yang ditangguhkan dengan berbagai pertimbangan, pertama bagaimana bobot keterlibatan tersangka dalam perkara ini, termasuk kondisi kesehatan juga," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).

Asep menjelaskan, maksud dari bobot keterlibatan adalah ada perusuh yang terlibat secara masif dalam peristiwa 22 Mei dan ada perusuh yang sekadar mengabaikan instruksi aparat untuk meninggalkan lokasi kerusuhan.

"Ada yang terlibat secara masif, aksi massa, atau ada yang sekadar tak mengindahkan perintah aparat keamanan ketika dikatakan harus bubar, tidak mengindahkan," jelas Asep.

Asep menyampaikan seseorang yang mengabaikan perintah petugas dapat dikenai sanksi Pasal 218 KUHP. "Itu termasuk pelanggaran hukum," sambung Asep.

Kerusuhan terjadi di Ibu Kota pada 21-22 Mei kemarin. Titik kerusuhan ada di beberapa titik antara lain Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Slipi, Jakarta Barat; dan depan kantor Bawaslu RI, Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam kerusuhan, perusuh menyerang aparat dengan batu, petasan, dan benda berbahaya lain. Sebaliknya, aparat melakukan tindakan represif, yaitu memukul mundur perusuh dengan menembakkan gas air mata, menumpahkan bom air dari udara, menembak amunisi yang diakui peluru karet, dan menangkapi para perusuh.[dtk]

KPU Akui Kesulitan Siapkan Jawaban Gugatan Kubu Prabowo-Sandi



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku, pihaknya mengalami kesulitan untuk menyiapkan jawaban sebagai termohon dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam waktu singkat.

Menurut Arief, hal itu menjadi sebab KPU meminta penundaan sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU hingga pekan depan.

"Saya merasa dan meyakini ini (penyiapan jawaban dalam waktu singkat) agak susah," ujar Arief di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Arief menyampaikan, KPU perlu berkoordinasi langsung dengan komisioner KPU Daerah di Jawa Timur yang menjadi salah satu fokus dalam gugatan Pilpres oleh Prabowo-Sandi. 

Di sisi lain, KPU kesulitan mendatangkan para komisioner daerah ke Jakarta karena perkara teknis, yaitu sulitnya mendapatkan tiket pesawat pascalebaran.

"Kami tak sanggup menghadirkan mereka ke Jakarta," ujar Arief.

Arief juga mengemukakan, komisioner KPU RI sendiri yang akhirnya akan terbang ke Surabaya, Jawa Timur, untuk bertemu komisioner daerah KPU di Jatim. 

Sidang MK sendiri diputuskan oleh majelis hakim konstitusi untuk ditunda hingga Selasa, 18 Juni 2019.

"Acara itu (koordinasi dengan komisioner daerah) dipindah. (Komisioner) kabupaten, kota, tetap di Surabaya, kami dari Jakarta berangkat ke Surabaya," ujar Arief. [ts]

Tim Hukum Jokowi-Maruf Mengaku Bingung Berikan Jawaban Gugatan Prabowo-Sandi



Kuasa hukum Jokowi-Ma"ruf, Fahri Bachmid mengaku bingung dalam menyiapkan jawaban atas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi.

Hal ini lantaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan yang dilakukan Tim hukum Prabowo-Sandi. 

Padahal, tim hukum Jokowi-Ma"ruf menyebut UU Pemilu, maupun PMK nomor 4/2018 dan PMK nomor 5/2018 tidak mengatur adanya perbaikan permohonan PHPU Pilpres.

"Keputusan Majelis Hakim Konstitusi ini membingungkan. Dengan keputusan ini, tim Jokowi-Ma"ruf tidak mengetahui secara pasti gugatan yang harus dijawab oleh pihaknya," kata Bachmid di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Bachmid mengatakan, keputusan hakim MK terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut. Menurutnya, pembuat UU Pemilu dan PMK secara sadar tidak membolehkan untuk memberikan kesempatan atau mengakomodir perbaikan-perbaikan itu.

"Justru pihak terkait dan termohon diperbolehkan," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman memutuskan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait, yakni pasangan Jokowi-Ma"ruf dan Bawaslu akan digelar pada Selasa (18/6/2019). [ts]

Keberatan Gugatan Prabowo-Sandi, MK kepada KPU dan 01: Lebih Baik Tatap ke Depan



Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak protes dan keberatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim hukum Jokowi-Ma’ruf atas dokumen perbaikan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.

Menurut hakim konstitusi, hal tersebut tak usah dipermasalahkan dan lebih baik masing-masing pihak menyiapkan diri untuk menghadapi sidang lanjutan.

“Tidak perlu mempersoalkan ini. Lebih baik tatap ke depan,” kata hakim MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2019, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Menurutnya, agenda sidang ke depan bakal jauh lebih berat dan melelahkan.

“Ke depan akan menghadapi tahapan-tahapan sidang yang memeras energi, yaitu tahapan pembuktian,” jelasnya.

Suhartoyo menyebut dalil yang sudah dibacakan di dalam sidang, tetap menjadi rujukan pertimbangan hakim MK memutus sengketa PHPU Pilpres.

Termasuk dalil baru yang tertuang dalam dokumen perbiakan permohonan.

“Hal-hal pokok dalam permohonan itu sebenarnya yang disampaikan di persidangan. Itu yang menjadi rujukan permohonan sebenarnya,” ujar Suhartoyo.

Sebelumnya, tim kuasa hukum KPU dan 01 melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen perbaikan permohonan dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.


 Terlebih, tim kuasa hukum paslon 02 turut membacakan dokumen perbaikan di dalam persidangan perdana PHPU Pilpres 2019.

Meski di sisi lain, MK belum memutuskan diterima atau tidaknya, dokumen permohonan perbaikan.

“Dalam pendengaran kami, tadi apa yang dibacakan memuat posita dan petitum yang sama sekali baru,” ujar anggota tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin di dalam persidangan PHPU Pilpres, Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Ali merujuk PMK nomor 1 tahun 2019 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara hasil pemilu. Dalam aturan itu, MK tidak mengenal perbaikan permohonan
untuk sengketa Pilpres.

“Tahapan tersebut (perbaikan permohonan), dikecualikan untuk PHPU Pilpres,” ucap dia.

Sementara itu, Anggota tim kuasa hukum paslon 01 I Wayan Sudirta juga melayangkan protes karena dokumen perbaikan permohonan turut dibacakan dalam sidang perdana PHPU Pilpres 2019, Jumat ini.

Wayan merujuk Pasal 474 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam perundang-undangan itu, kata dia, hanya mengatur perbaikan permohonan Pileg 2019.

Namun, kata dia, tidak muncul aturan dalam Pasal 475 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memungkinkan perbaikan permohonan untuk Pilpres 2019.

“Apa bedanya, pileg boleh ada perbaikan. Pilpres tidak boleh ada perbaikan,” kata I Wayan dalam persidangan PHPU Pilpres.


Mahfud MD Yakin Gugatan Prabowo-Sandi Akan Diterima MK


Gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dinilai akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua MK, Mahfud MD dalam wawancara di Kompas TV, Jumat (14/6).

“Saya meyakini permohonan atau gugatan itu akan dapat diterima,” kata Mahfud.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa permohonan yang diterima bukan berarti tuntutan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi dikabulkan oleh MK.

“Kalau permohonan diterima berarti perkara memenuhi syarat untuk diperiksa. Tetapi diterima bukan berarti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena diterima berarti diterima untuk diperiksa,” jelas Mahfud.

Di sisi lain, ia berpandangan bahwa diterima atau tidaknya gugatan bisa ditentukan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu oleh MK.

“Di dalam proses pemeriksaan itu, dari sekian banyak permohonan dan bukti-bukti tentu nantinya ada yang bisa diterima sebagai fakta, kemudian tentu ada yang ditolak,” imbuhnya.

Untuk keputusan final, nantinya Hakim MK akan melakukan perbandingan dari seluruh permohonan gugatan guna menentukan hasil Pilpres 2019 yang dipermasalahkan kubu 02.

“Ditimbang apakah dari yang diterima bisa dikabulkan berpengaruh terhadap perubahan suara atau tidak akan ditentukan oleh hakim. Nanti kita akan tahu dari pertimbangan-pertimbangan Hakim untuk menentukan itu,” tandasnya. rmol


Pakar Komunikasi: Yusril Menyerah! Tak Punya Argumen Menjawab Bukti yang Diajukan BPN?



Pada sidang perdana gugatan hasil Pemilu 2019 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (14/06), tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan 15 point tuntutan.

Seperti disampaikan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, point pertama petitum adalah meminta MK mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Kedua, menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2019.

Menanggapi tuntutan tim hukum BPN, ketua tim hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, isi permohonan sengketa atau gugatan yang dibacakan tim hukum BPN dalam persidangan mudah dipatahkan. Sebab argumen yang diberikan hanya sebatas asumsi saja.

Yusril salah satunya menyebut poin permohonan sengketa Pilpres 2019 yang mempersoalkan kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, asumsi belaka dan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus membuktikan bahwa kenaikan itu menimbulkan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Pengamat media Ferry Koto bahkan menyatakan gugatan dan bukti yang diajukan tim hukum BPN mengada-ada, lebih banyak opini daripada fakta.

“Ya jangan sampai prof. Gugatan dan bukti yang diajukan tim hukum @prabowo terlalu lemah, mengada-ada, lebih banyak opini daripada fakta. Kalau menurut saya, gugatan seperti itu tak usah di bawa ke MK cukup di @ILCtv1 datuk @karniilyas saja,” tulis Ferry di akun Twitter  @ferrykoto menanggapi tulisan bertajuk “Yusril: Kami tak Terpengaruh Propaganda Kubu Prabowo”.

Di sisi lain, pakar komunikasi Eliya menilai justru Yusril kelihatan menyerah. “Cebi siap siap kabur.. Coba tanya ke Yusril.. apakah punya argumen untuk menjawab atas seluruh bukti yang disampaikan BPN, termasuk yang dilengkapi kemudian.. YIM aja nyerah…,” tulis Eliya di akun @MkomEliya.



Eliya mendasari penilaiannya itu berdasarkan ekspresi dan mimik Yusril saat menyampaikan pernyataan. “Mukenye … kayak orang mules.. Trus maksa banget nolak perubahan yang diajukan BPN,” tegas

@MkomEliya menjawab pertanyaan akun @NdhesoVii. itoday






Hati Sandiaga Langsung Bergetar Mendengar Pernyataan Ketua MK



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sempat memberikan pernyataan ketika sidang gugatan hasil Pemilu 2019 digelar pagi tadi. Usman menyebut sidang itu tak hanya disaksikan rakyat, tetapi Tuhan juga ikut melihat. Mendengar ucapan itu, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku sangat senang.

“Tentunya itu (ucapan) sangat menggetarkan hati kita dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Dia pun berharap, apa yang diucapkan ketua MK itu bisa menjadi pendorong bagi majelis hakim lain yang menyidangkan gugatan itu sehingga dapat bersikap adil dan jujur.

“Apa yang disampaikan itu adalah suatu yang sangat menyejukkan. Kita berdoa semoga sikap Ketua MK juga merupakan refleksi dari sikap seluruh majelis hakim MK,” ujarnya.

Menurut dia, apabila kejujuran dan keadilan ditegakkan, maka rakyat Indonesia akan tenang dan sejahtera.

“Ketika itu (adil dan jujur) terwujud, tugas kenegaraan dan kebangsaan lainnya bisa dijalankan seperti membangun ekonomi, menyediakan lapangan kerja, stabilkan harga bahan pokok, penegakan hukum, menghadirkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” tandas Sandiaga. (cuy/jpnn)

Ini 16 Petitum Prabowo di Sidang MK: Diskualifikasi Jokowi, Prabowo Menang


Tim kuasa hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno telah selesai menyampaikan materi permohonan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6/2019).

Dalam gugatannya mereka mengajukan 15 poin petitum alias permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo – Sandiaga.

Ketua tim hukum Prabowo – Sandiaga, Bambang Widjojanto, menutup paparan permohonan mereka dengan petitum sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.
  3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: Jokowi – Maruf Amin, 63.573.169 (48%); Prabowo Subianto –Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%). Jumlah 132.223.408.
  4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi – Maruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
  5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01 Jokowi – Maruf Amin sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
  6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019 – 2024;
  7. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode tahun 2019 – 2024;
Atau

  1. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi – Maruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
  2. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;
  3. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;
  4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Atau,

  1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
  2. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU;
  3. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang;
  4. Memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng.
  5. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). suara