Pengacara Novel: Makin Terang Dugaan Keterlibatan Jenderal



Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan mengungkapkan bahwa Tim Gabungan bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada keterlibatan pihak Kepolisian, terkait kasus penyiraman air keras kepada kliennya.

Adapun kedatangan tim kuasa hukum Novel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, untuk mendampingi Novel menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik polisi dan tim gabungan bentukan Kapolri Tito Karnavian. Novel rencananya diperiksa sebagai saksi.

"Kami juga hadir hari ini dengan banyak harapan, karena ada satu poin penting yang disampaikan bulan lalu oleh salah satu tim gabungan, yaitu adanya kuatnya dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan," kata Anggota Tim Kuasa Hukum Novel dari LBH Jakarta Alghiffari Aqsa di kantor KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2019. 

Alghiffari menambahkan, selama hampir 800 hari kasus ini bergulir, pelaku penyerangan Novel selalu mengarah pada preman. Padahal, pihaknya sudah lama mencium dugaan keterlibatan oknum Kepolisian dalam penyiraman air keras kepada Novel.

"Berkali-kali kan, kami mengatakan ini ada keterlibatam anggota Kepolisian, ada keterlibatan Jenderal. Tetapi, baru bulan lalu ada Konfirmasi dari salah satu anggota tim gabungan, bahwa kuat dugaan ada keterlibatan anggota Kepolisian," kata Alghiffari.

Karena itu, lanjut Alghiffari, pihaknya ingin mengklarifikasi hal tersebut kepada tim gabungan bentukan Tito yang ikut memeriksa Novel pada hari ini.

"Kami hari ini ingin mengklarifikasi hal tersebut dan ingin agar fakta-fakta tersebut dieksplorasi di pemeriksaan kasus mas Novel," ujarnya.

Kendati begitu, Alghiffari mengatakan, pihaknya belum mengetahui apa yang akan didalami dalam pemeriksaan Novel siang ini. Pihaknya, hanya diberi undangan untuk pendampingan.

"Hari ini belum tahu pemeriksaannya, karena kita hanya diberikan undangan untuk pendampingan. Mas Novel sudah di dalam sudah siap," tambahnya. [vv]

Terancam, Yusril Akui Sulit Hadirkan Saksi Bantah Prabowo-Sandi di MK



Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mengakui sulit menghadirkan saksi dari kalangan penegak hukum.

Padahal, saksi itu sejatinya perlu dihadirkan untuk menanggapi ketidaknetralan kepolisian dan intelijen dalam Pilpres 2019 seperti yang dituduhkan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Demikian disampaikan Yusril usai sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2019).

“Itu biasalah dalam sidang-sidang pilkada, sering hal itu diminta (datang) misalnya di Papua sering sekali polisi diminta hadir. Itu enggak pernah ada yang mau mengabulkan,” beber Yusril.

Untuk menghadirkan saksi, jelas pakar hukum tata negara itu, bukan merupakan kewajiban MK, melainkan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersengketa.

“Kalau mereka (Prabowo-Sandi) katakan ada pelanggaran, harus buktikan, hadirkan aparat. Kadang-kadang (saksi) mau datang, tetapi atasanya enggak izinkan,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Yusril, setiap advokat dipaksa memutar otak untuk bisa memberikan kesaksian dari pihak berbeda.

Dimana, kesaksian itu bisa menjawab netralitas aparat, sekaligus membantah tudingan ketidaknetralan dalam sidang sengketa pemilu.

“Advokat harus buktikan gimana buktikan dalil-dalilnya. Kalau enggak cara ini, ya itu. Itu yang harus dilakukan advokat,” tutup Yusril.


Andi Arief Antusias Tunggu Kesaksian Karni Ilyas Di MK



Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6) menyita perhatian banyak publik. Tak terkecuali kader Partai Demokrat Andi Arief.

Andi mengaku mendengarkan serius sidang perdana tersebut melalui televisi. Sidang yang dimulai dengan pembacaan permohonan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menarik saat membahas mengenai pembukaman program televisi.

Disebutkan, progam Indonesia Lawyers Club (ILC) yang biasa dipandu oleh Karni Ilyas di TV One dibungkam karena alasan mengancam suara pasangan 01, Joko Widodo-Maruf Amin.

“Menurut saya yang paling istimewa dari fakta yang ditunjukkan 02 hanya soal tuduhan pembungkaman ILC karena 01 terancam, lainnya seperti pamflet,” katanya dalam akaun Twitter pribadi, Sabtu (15/6).

Dalam kicauannya, Andi menilai bahwa Karni Ilyas merupakan orang yang paling taat hukum di Indonesia. Untuk itu, dia antusias menunggu kesaksian Karni di sidang MK.

“Saya menantikan dirinya bersaksi di MK, apakah benar acara ILC ditutup dan dibungkam pemerintah seperti yang dikemukakan gugatan 02. Kesempatan pertama hakim bisa memanggil,” tegasnya. rmol

Polisi Tetapkan Komisioner KPU Palembang Sebagai Tersangka



Anggota Komisioner KPU Palembang Yetty Oktarina ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang.

Lewat Surat Ketetapan bernomor SK:87/VI/2019/Reskrim, Yetty diduga dengan sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilihnya.

Apa yang diduga dilakukan Yetty bertentangan dengan pasal 554 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 510 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Peristiwa ini diduga dilakukan yang bersangkutan pada 27 April 2019 lalu, di kawasan Kecamatan IT II.

“Benar, sudah ditetapkan (tersangka). Sudah melewati tahapannya (gelar perkara). Sekarang diproses,” kata Kapolresta Palembang Kombes Pol Didi Hayamansyah. (aja) jpnn

Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni



Ceramah Ustaz Rahmat Baequni yang menyebutkan terorisme diciptakan oleh Tim Densus 88 Antiteror dan Intelejen menjadi sorotan warganet.

Banyak warganet menyerukan tagar #TangkapRahmatBaequni dan meminta agar kepolisian segera memeriksa Rahmat Baequni.

Hasil penelusuran Suara.com, tagar #TangkapRahmatBaequni berhasil menduduki posisi keempat sebagai topik yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Ada lebih dari 13.300 cuitan mengenai tagar ini memenuhi media sosial.

Kemunculan tagar ini diawali dengan beredarnya video ceramah Rahmat Baequni.

Dalam ceramahnya, Rahmat Baequni menyebut bila Densus 88 Antiteror dan Intelejen sengaja menciptakan terorisme dengan mengatasnamakan Islam untuk memperburuk citra Islam.



#TangkapRahmatBaequni jadi trending topic di Twitter (Twitter)
Tak hanya itu, sebelumnya Rahmat Baequni juga sempat terlibat debat terbuka dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ia menuding bila Masjid Al Safar karya Ridwan Kamil mengandung simbol iluminati lantaran banyak bentuk segitiga.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan masjid yang dibangun di area rehat Km 88 B Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat pada 2012 tersebut merupakan eksperimentasi dari teori lipat Folding Architecture.

Pria yang kerap disapa Kang Emil ini membantah hasil karyanya merupakan terjemahan simbol iluminati.

Belum lama ini, video ceramah Rahmat Baequni pun mendadak viral. Ia menjabarkan asal muasal nama pulau-pulau dan daerah di Indonesia.

Dalam rekaman tersebut, Rahmat Baequni mengatakan nama Sumatra berasal dari kata Asyamatiro yang artinya mahkota. Tapi, imbuhnya, karena orang tidak bisa menyebut Syumatra sehingga menjadi Sumatra.

Sementara nama Pulau Jawa, menurut Rahmat Baequni, itu berasal dari bahasa Arab: Al Jawwu. Yang artinya, kata Rahmat Baequni, tempat yang tinggi dan dingin.

Banyak warganet yang menilai Rahmat Baequni tidak pantas menjadi penceramah. Pasalnya, ia memberikan materi ceramah yang sarat dengan perpecahan, bukan justru menebar kebaikan.

“Halo @divhumas_polri, Rahmayt Baequni sudah terlalu berlebihan dalam melakukan fitnah, kami tidak ingin manusia ini kembali menebar kebencian di Indonesia, segera #TangkapRahmatBaequni,” kata @habauk1.

“Tangkap Rahmat Baequni, penceramah merangkap pemecah belah #TangkapRahmatBaequni,” ujar borokoksi.

“Propaganda seperti inilah yang membuat masyarakat gak sadar terbawa arus pergerakan radikalisme #TangkapRahmatBaequni,” ungkap @ririwa20.

“Agama tidak pernah mengajarkan membenci satu sama lain apalagi membunuh #TangkapRahmatBaequni,” tutur @krisna_yulian. suara


Asal Dijamin Keselamatannya, 30 Orang Siap Bersaksi Kecurangan Pilpres



Tim Hukum Prabowo-Sandi mengatakan, akan ada 30 saksi yang dihadirkan untuk menguatkan gugatan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU di Mahkamah Konsitusi. Hal ini disampaikan saat tim hukum Prabowo-Sandi mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Sabtu petang, 15 Juni 2019.

Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan, mengatakan sebanyak 30 orang tersebut siap memberikan kesaksian terkait adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu. 

Namun, sebagian besar dari mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka pada sebelum, saat dan setelah memberikan kesaksian mereka, makanya mereka meminta adanya jaminan sebelum memberikan kesaksian.

"Ya, sejauh ini sudah ada kurang lebih 30 saksi yang tersedia. Tapi, pertanyaannya rata-rata dari mereka adalah apa jaminan keselamatan kami saat datang ke Jakarta kemudian, ketika dalam proses persidangan dan pulang ke daerah masing-masing," kata Iwan di LPSK, Sabtu petang.

Maka dari itu, tim hukum Prabowo-Sandi dirasa perlu mengunjungi dan berdiskusi dengan LPSK untuk perlindungan saksi tersebut. Karena apabila saksi di bawah tekanan dan merasa terancam, keterangannya tidak dapat maksimal.

"Saya kira itulah urgensi hari ini kita bertemu (LPSK), sebuah keadilan tidak bisa berjalan dengan baik memberikan akses keadilan kepada masyarakat, apalagi ini berhadapan dengan institusi negara yang juga menjadi petahana," ujarnya 

"Kalau saksi itu tidak ada perlindungan, saya kira tidak ada orang yang akan mau memberikan testimoni tanpa ada jaminan perlindungan," sambungnya.[vv]

Polisi Tangguhkan Penahanan 100 Tersangka Perusuh 22 Mei



Mabes Polri mengatakan sebanyak 100 orang dari 447 tersangka pelaku kerusuhan 22 Mei telah ditangguhkan penahanannya. Pertimbangan penangguhan penahanan adalah bobot keterlibatan tersangka saat peristiwa dan kondisi kesehatan tersangka.

"Dari 447 (tersangka), ada 100 orang yang ditangguhkan dengan berbagai pertimbangan, pertama bagaimana bobot keterlibatan tersangka dalam perkara ini, termasuk kondisi kesehatan juga," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).

Asep menjelaskan, maksud dari bobot keterlibatan adalah ada perusuh yang terlibat secara masif dalam peristiwa 22 Mei dan ada perusuh yang sekadar mengabaikan instruksi aparat untuk meninggalkan lokasi kerusuhan.

"Ada yang terlibat secara masif, aksi massa, atau ada yang sekadar tak mengindahkan perintah aparat keamanan ketika dikatakan harus bubar, tidak mengindahkan," jelas Asep.

Asep menyampaikan seseorang yang mengabaikan perintah petugas dapat dikenai sanksi Pasal 218 KUHP. "Itu termasuk pelanggaran hukum," sambung Asep.

Kerusuhan terjadi di Ibu Kota pada 21-22 Mei kemarin. Titik kerusuhan ada di beberapa titik antara lain Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Slipi, Jakarta Barat; dan depan kantor Bawaslu RI, Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam kerusuhan, perusuh menyerang aparat dengan batu, petasan, dan benda berbahaya lain. Sebaliknya, aparat melakukan tindakan represif, yaitu memukul mundur perusuh dengan menembakkan gas air mata, menumpahkan bom air dari udara, menembak amunisi yang diakui peluru karet, dan menangkapi para perusuh.[dtk]