Menguat, Desakan KPK Usut Kantor Baru Pertamina Di Gedung Luhut



kata-data.com - Permintaan dan desakan agar Komisi Pemberantakan Korupsi (KPK) mengusut dengan serius perpindahan kantor Pertamina ke gedung yang dimiliki Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan semakin menguat. 

Desakan kini datang dari mantan anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani. 

“Ayo KPK usut ada apa di balik penyewaan gedung untuk kantor Pertamina. Padahal Pertamina ada gedung sendiri lebih dari layak,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi @Ayaniulva.

Permintaan Yani yang juga Komisaris Indonesia Power ini senada dengan yang disampaikan mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebelumnya. 

“Saya sedih ada teman yang selalu bilang, "Saya sudah sangat kaya, tidak punya kepentingan kecuali mengabdi". Ternyata vulgar dan guritanya kemana-mana. Semoga sadar,” twit Rizal.

Sejauh ini sikap KPK memang dinilai banyak kalangan masih kurang tegas.

Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, dalam sebuah kesempatan mengatakan  mengatakan pihaknya baru akan menelusuri persoalan ini bila sudah menerima laporan dari masyarakat. 

Dalam perbincangan di kalangan politisi dan pemerhati politik, pernyataan Jubir KPK ini dinilai aneh. Seolah-olah menggambarkan sikap pasif. 

Umumnya menilai, perpindahan kantor Pertamina ke perkantoran Gedung Sopo Del, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kuningan, Jakarta Selatan sudah bisa ditelusuri. [rmol]

Datangi Polda Metro, Politikus PSI Laporkan Akun Facebook Ahoker



Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik akun Facebook seorang Ahoker bernama Ninoy Karundeng

Ninoy dituding telah menyebar fitnah dan mencemarkan nama baik PSI dan Michael secara pribadi.

Menurutnya, konten yang disebar pemilik akun Facebook bernama Ninoy Karundeng yang telah viral di media sosial dinilai telah merugikan nama baik PSI dan nama baik pribadi.

"Kami datang untuk melaporkan apa yang kemarin menjadi viral terkait dengan isu dan fitnah dan hoax yang disebarkan, yang kami lihat merugikan nama baik institusi kami dan juga saya secara pribadi," ucap Michael yang ditemani oleh Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest kepada awak media.

Michael melanjutkan, Ninoy Karundeng sempat datang ke Kantor DPP PSI untuk mengucapkan permintaan maaf. Namun, Michael mengaku walaupun sudah memaafkan ia tetap melaporkan Ninoy supaya menjadi pelajaran.


"Kemarin sempat datang ke kantor DPP dan datangnya juga secara sukarela dan sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi kami rasa perlu ada laporan juga supaya ada efek jeranya," jelasnya.

Konten yang dilaporkan katanya sebenarnya sudah digugat ke Dewan Pers dan dinyatakan berisi konten tanpa fakta yang sebenarnya.

"Jadi kontennya ini menyebutkan tentang fitnah yang dituduhkan kepada saya dan itu sudah pernah dibahas beberapa tahun yang lalu dan sudah dinyatakan juga tidak benar dan sudah sempat masuk ke Dewan Pers. Jadi saya rasa sempat diangkat lagi dan kami mau menyampaikan juga bahwa fitnah-fitnah seperti ini seharusnya tidak lagi ada," paparnya.

Dalam pelaporan ini, Michael mengaku hanya membawa bukti berupa link Facebook yang berisi konten dari akun Facebook bernama Ninoy Karundeng.

"Saya harap ini bisa jadi pelajaran bagi baik bagi Ninoy ataupun orang-orang lain yang memiliki opini-opini tetapi tidak didasarkan fakta-fakta yang ada," tandasnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest membenarkan bahwa Ninoy Karundeng yang dilaporkannya itu merupakan seorang Ahoker yang merupakan penulis.

"Dia mengaku sebagai Ahoker, beliau penulis yang cukup baik, pengikutnya banyak gitu ya bisa menciptakan sensasi-sensasi," ucap Rian Ernest.

Menurut Rian, membuat tulisan yang menarik publik dinilai hal yang lumrah. Namun penulisan tersebut menurutnya harus memuat konten yang sesuai dengan fakta.

"Sebenarnya tuh sah-sah saja kalau membuat sebuah tulisan yang menarik publik tapi faktanya harus kuat, kalau menulis sesuatu berdasarkan hal yang sifatnya fitnah gitu ya,  mencemarkan nama baik apalagi sudah pernah di telaah oleh Dewan Pers konten dari yang beliau tulis. Kan jadi gak sehat juga untuk kita semua," demikian Rian. [md]

Jokowi Kasih Grasi, Bule Eks Guru JIS yang Sodomi Siswa Bebas



kata-data.com - Neil Bantleman, mantan guru Jakarta Internasional School (JIS) yang juga terpidana atas kasus sodomi yang ia lakukan terhadap murid di sekolahnya dulu, akhirnya bebas.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto mengatakan, Neil sudah kembali menghirup udara bebas sejak 21 Juni 2019. Sebelumnya, ia menghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang.

Ade mengatakan, Neil bebas seusai mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo melalui Kepres RI Nomor 13/G Thn 2019 tertanggal  19 Juni 2019. Ia juga hanya menjalani separoh masa pemenjaraan.

"Neil Bantleman mendapat grasi dari Presiden dengan Kepres RI No. 13/G Thn 2019 tanggal M19 juni 2019 berupa pengurangan pidana dari 1 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan. Sedangkan pidana denda Rp.100.000.000 harus dibayar," kata Ade, Jumat (12/7/2019).

Terkait denda yang dikenakan kepada Neil, Ade memastikan semuanya sudah dibayarkan. "Dendanya juga sudah dibayar," ucapnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan memvonis dua guru Jakarta Internasional School (JIS) selama 11 tahun penjara. Mereka terdakwa kasus pelecehan seksual murid sekolah internasional tersebut

Majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Artidjo Alkostar, anggota majelis Suhadi dan Salman Luthan pada 24 Februari 2016 memvonis dua guru JIS berkewarganegaraan Amerika Serikat, yakni Ferdinand Tjiong dan Neil Bantleman, dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya.

"MA menilai kedua terdakwa terbukti (melakukan pelecehan seksual) dan memvonis 11 tahun," kata Anggota Majelis Hakim Kasasi Suhadi di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Majelis kasasi menilai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) sudah tepat.

PN Jakarta Selatan telah memvonis Ferdinand Tjiong dan Neil Bantleman hukuman penjara selama 10 tahun, namun Pengadilan Tinggi Jakarta membebaskan kedua WN AS tersebut.

Atas putusan banding tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke MA dan akhirnya majelis kasasi menambah hukumannya menjadi 11 tahun penjara.

Vonis MA 11 tahun ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang meminta kedua pengajar JIS tersebut dihukum 12 tahun penjara.

Kasus pelecehan seksual terhadap murid JIS ini berawal laporan orang tua murid, Fransiska Lindia Warastuti, pada 15 April 2015.

Fransiska melaporkan pelecehan seksual terhadap anaknya AK (6 tahun) murid TK JIS yang dilakukan oleh petugas kebersihan di JIS.

Setelah polisi melakukan pengembangan, kasus pelecehan seksual ini juga melibatkan kedua pengajar yang berkewarganegaraan asing. [sc]

Wanita Minta Pajang Foto 'Goodbener Anies' Jadi Tersangka UU ITE


kata-data.com - Seorang perempuan berinisial AF yang meminta tak memasang foto presiden dan wakil presiden di sekolah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lewat akun Facebooknya, AF yang mengklaim sebagai guru SMPN 30 menggunggah pernyataan yang isinya mengusulkan untuk tidak usah memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di sekolah.

"kalo boleh usul...di sekolah2 tidak usah lagi memajang foto Presiden & Wakil presiden...turunin aja foto2nya.. kita srbagai guru ngga mau kan mengajarkan anak2 didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan? Cukup pajang foto GOODBENER kita ajaa...GUBERNUR INDONESIA ANIES BASWEDAN," demikian unggahannya.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan AF ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan atas laporan yang dibuat oleh warga berinisial TCS pada 1 Juli 2019.

"Atas peristiwa tersebut kami berpendapat bahwa terhadap tersangka AF patut diduga telah melakukan pelanggaran pidana baik Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun Undang-Undang hukum pidana," kata Budhi saat dikonfirmasi, Kamis (11/7).

Budhi menyampaikan unggahan AF di akun facebooknya itu dianggap sebagai penyebaran ujaran kebencian atau hoaks yang dapat menimbulkan keonaran, menghasut supaya tidak menurut peraturan perundang-undangan, dan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Indonesia.

Dikatakan Budhi, berdasarkan hasil penyelidikan serta keterangan dari sejumlah ahli, termasuk ahli ITE hingga ahli bahasa maka pihak kepolisian menetapkan AF sebagai tersangka.

Budhi menuturkan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui motif AF mengunggah pernyataan tersebut lantaran terpengaruh pada lingkungan sekitar, terutama situasi pasca pemilu.

"Dia masih terbawa emosi, sehingga belum bisa menahan dirinya, sehingga melakukan posting tersebut," ujar Budhi.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa AF berprofesi sebagai guru di SMPN 30. Namun, setelah diselidiki AF ternyata hanya berprofesi sebagai guru les privat. Selain itu, ia diketahui juga sebagai wali murid di SMPN 30.

"Setelah kami cek, tersangka bukan guru, dia hanya wali murid di sekolah tersebut, hanya mengaku sebagai guru saat mem-posting," ucap Budhi.

Atas perbuatannya, AF disangkakan Pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE jo pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selain itu, AF juga disangkakan Pasal 160 KUHP atau pasal 207 KUHP. 

"Terancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar," kata Budhi.

Budhi menambahkan karena ancaman hukuman di atas enam tahun, maka AF harus menjalani masa tahanan. [cnn]

Usai Digarap KPK, Politikus PAN Ini Bantah Terima Aliran Dana DAK Kepulauan Meranti



kata-data.com - Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menyandung nama politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).

Irwan didalami perannya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan pengembangan kasus suap distribusi pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Dalam kasus ini, Bowo telah menyandang status tersangka.

Bupati Irwan tidak membantah mengetahui terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, dia membantah dirinya menerima aliran DAK tersebut karena saat itu dirinya belum menjadi Bupati Kepulauan Meranti.

"Saya tidak tahu waktu itu sih, saya sedang tidak menjabat Bupati. Jadi, waktu itu saya sudah habis masa jabatan, saya lagi kampanye waktu itu makanya akhirnya saya enggak tahu kalau soal itu," ujar Irwan kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Politisi PAN ini mengaku telah memberikan sejumlah keterangan kepada penyidik KPK terkait pengetahuannya soal DAK untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. "Sudah menjawab semua informasi yang dibutuhkan penyidik dan saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan tekait DAK itu ya," kata dia.

Irwan juga mengaku tidak mengenal Bowo Sidik, namun dia kenal dengan Politisi Demokrat M. Nasir. Diketahui, ruangan Nasir di Komisi VII DPR pernah digeledah oleh KPK.

"Saya enggak tahu, enggak pernah ketemu sama Pak Bowo. Kalau (M. Nasir) itu kenal, sama-sama dari Riau," kata Irwan.

Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di antaranya, politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP), pihak swasta Indung alias (IND), dan Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti alias (AWI).

Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT HTK untuk biaya angkut yang diterima dengan komitmen fee sebesar 2 dolar AS per metric ton. Bahkan, Bowo Sidik diduga telah menerima sebanyak tujuh kali hadiah maupun dugaan suap dari PT HTK.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi kasus suap distribusi pupuk antara PT Pilog dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) ini menyasar penerimaan lain terkait jabatan. Salah satunya soal Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT HTK maupun pihak lainnya telah diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar.

Uang tersebut dihimpun oleh Bowo Sidik untuk kepentingan serangan fajar di Pemilu 2019 dan telah dimasukkan kedalam ratusan ribu amplop cap jempol mirip logo paslon tertentu. rmol

Panas, Hakim Adu Mulut dengan Pengacara saat Sidang Kivlan Zen



Sidang praperadilan perdana dengan tersangka Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein berlangsung panas karena sempat terjadi perdebatan antara hakim dan pengacara Kivlan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/7/2019) pada pukul 13.00 WIB.

Awalnya Hakim Achmad Guntur memutus sidang tak bisa dilanjutkan karena pihak termohon yakni Polda Metro Jaya tak hadir di persidangan dan harus ditunda dua minggu hingga Senin (22/7/2019).

Mendengar putusan itu, pengacara Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun langsung memohon pada hakim untuk mempercepat proses persidangan pada Rabu (10/7/2019).

"Kami mohon yang mulia, kami mohon sekali. Kalau boleh nangis, nangis yang mulia, kalau dua minggu lagi saya nggak bisa tidur," kata Tonin dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (8/7/3029).

Permohonan itu langsung ditolak oleh hakim karena jadwal persidangan praperadilan di PN Jaksel sudah padat hingga 2 minggu ke depan, gugatan praperadilan Kivlan baru bisa diproses Senin (22/7/2019).

"Pak saya ini sidang tidak hanya satu, apalagi saya pak saya juga melayani teman-teman (media). Seandainya badan saya 4, ya saya bagi 4. Usulan boleh tapi apa boleh buat, karena saya sudah dijadwalkan perkara 69. bapak cek aja di SIPP," tegas Guntur yang juga Humas PN Jaksel itu.

Perdebatan itu berlangsung sekitar 30 menit dan hakim tetap memutuskan bahwa sidang praperadilan Kivlan Zein tetap ditunda hingga Senin (22/7/2019).

Usai sidang, Tonin menjelaskan alasannya menolak penundaan sidang dua minggu karena waktunya berdekatan dengan akhir masa tahanan Kivlan pada Sabtu (27/7/2019) yang berarti berkasnya berpotensi dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Lha Pak Kivlan tanggal 29 sudah habis penahanannya, mau ngapain lagi, padahal praperadilan itu kan murah cepat efisien, enggak ada itu, udah main-main ini," kata Tonin usia sidang.

"Tanggal 22 nggak ada guna, mau ngapain, 7 hari 29, pak Kivlan sudah P21," tambahnya.

Untuk diketahui, Mantan Kepala Staf Kostrad tersebut mengajukan gugatan praperadilan (75/pid.pra/2019/pn.jaksel) ke PN Jaksel dengan tergugat Polda Metro Jaya atas penetapan status tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal pada Kamis (20/6/2019).

Kivlan merasa ada pelanggaran prosedur yang dilanggar penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menetapkan status tersangka terhadap dirinya pada Kamis (30/5/2019) lalu.

Kivlan Zen kini sudah mendekam di Rumah Tahanan Militer, Guntur, Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal.

Belakangan, Kivlan Zen juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan makar. [sc]

Perempuan Pengunggah Foto Jokowi 'The New Firaun' Resmi jadi Tersangka


Proses hukum kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memposting foto Jokowi Mumi, memasuki babak baru. 

Pelaku yang teridentifikasi bernama Ida Fitri (44), pemilik akun Facebook Aida Konveksi yang mengunggah gambar Jokowi Mumi, kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Tetapi, polisi belum menahan wanita asal Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tersebut.

"Setelah kami lakukan gelar perkara, hasilnya terlapor kami tetapkan tersangka. Karena sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap pelapor," kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar, Senin (8/7/2019).

Adewira mengatakan pelaku dijerat Pasal 45 A Ayat 2 jo Pasal 28 Ayat 2 UU ITE jo pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Secepatnya, polisi akan memanggil pelaku untuk diperiksa sebagai tersangka.

Akun Facebook Aida Konveksi, beberapa waktu lalu mengunggah dua foto. Pertama yang diunggah gambar mumi yang pada bagian wajahnya diedit dengan foto Presiden RI Joko Widodo. Lalu ada tambahan narasi 'the new firaun' pada foto itu.

Foto kedua menggambarkan seorang hakim lengkap dengan pakaiannya dan pada bagian wajah diedit dengan gambar anjing. Ada tambahan keterangan 'iblis berwajah anjing' pada foto kedua ini.

Untuk penahanan terhadap pelaku, kata Adewira, masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik. Jika penyidik merasa perlu maka akan dilakukan penahanan terhadap pelaku.

"Paling lambat tiga hari setelah surat penetapan tersangka diserahkan, pelaku akan kami panggil untuk diperiksa," ujar Adewira.

Adewira menjelaskan polisi sudah menerima hasil pemeriksaan ponsel pelaku yang dilakukan tim forensik.

Dari pemeriksaan tim forensik menyebutkan pelaku memang menyebarkan postingan konten menghina lambang negara lewat ponselnya. Akun Facebook yang dipakai untuk menyebarkan postingan itu juga milik pelaku.

"Dari hasil itu kami menyimpulkan perbuatan tersebut memang dilakukan oleh pelaku. Hasil pemeriksaan forensik juga menyebutkan akun pelaku masih aktif," katanya.

Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono, menambahkan polisi memeriksa sembilan saksi.

Para saksi yang diperiksa, yaitu, terlapor, admin grup medsos, Dinas Kominfo, Ketua KPU, Bawaslu, suami terlapor, ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli teknologi informasi.

"Kami juga sudah beberapa kali melakukan gelar perkara kasus itu sebelum menetapkan terlapor sebagai tersangka," kata Heri. [tn]

Ini 'Barang' yang Diambil PAN dari Prabowo-Sandi



Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini mengatakan, saat momentum Pilpres 2019, PAN menitipkan persoalan ekonomi kepada pasangan 02 Prabowo-Sandi.

Dengan harapan apabila terpilih, Prabowo-Sandi dapat menuntaskan persoalan tersebut. Kini apa yang dititipkan tersebut, kembali diambil oleh PAN.

"Bagi kami Indonesia adil dan makmur itu adalah value. PAN menitipkan value disitu, dan diskusi yang diangkat PAN selalu tentang ekonomi. value ini kita titipkan ke prabowo-sandi. dan barang dititip bisa diambil juga. Sampai kemarin dititipin. Oke penitipannya tutup, kita ambil lagi kita punya barang. Karena kita punya value yang kita perjuangkan," kata Faldo, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Faldo kembali menekan kan, bahwa yang membuat pihaknya setia dalam melakukan perjuangan politik, adalah PAN memiliki value atau sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

"Yang bikin kita setia adalah value yang kita perjuangkan. Jadi setahu saya Pak Zulhaz, Pak SBY, Pak Sohibul Iman, kita datang tampak muka pulang tampak punggung Alhamdulilah semua baik-baik," tuturnya. [gelora]

Hanya PKS yang Diprediksi Berada di Jalur Oposisi


Dari seluruh partai koalisi Adil dan Makmur, hanya PKS yang diprediksi bakal setia menjadi kekuatan oposisi

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS,"  ujar Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Prediksi itu ia nyatakan karena melihat Partai Gerindra kemungkinan juga bisa merapat ke barisan pemerintahan. Meski begitu, ia juga berpendapat, semuanya amat bergantung kepada ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Sementara itu Hendri menyarankan Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi pendukung pemerintan Jokowi. Sebab, Hendri menilai Partai Demokrat tak mendapat keuntungan jika berada di barisan oposisi.

Karena itu, ia yakin Partai Demokrat mau bergabung dengan barisan pemerintah. Hal serupa juga ia lihat pada partai PAN. Menurutnya, PAN juga terlihat berkeinginan untuk masuk menjadi bagian pemerintahan ke depan.

"Saya yakin PAN dan Demokrat mau bergabung kepada Pak Jokowi walaupun belum diputuskan sikap politik masing-masing partai," tuturnya.

Ia kemudian menerangkan, kans PAN dan Demokrat merapat ke barisan pemerintahan lebih besar daripada PKS. Berbeda dengan Partai Demokrat, elektabilitas PKS justru naik ketika mereka berada di barisan oposisi. [ts]

Absen di Penetapan Capres Terpilih, Sandi Tak ingin Ada Penumpukan Massa



Sandiaga Uno memastikan tidak menghadiri penetapan capres terpilih di gedung KPU, Jakarta Pusat. Sandiaga memutuskan tak hadir karena menghindari penumpukan massa di KPU.

"Kami sudah memutuskan, saya dan Pak Prabowo tidak hadir, tentunya memberikan ruang kepada yang kemarin sudah diputuskan oleh MK, Presiden Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf untuk hadir di sana," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).

Sandiaga beralasan ingin memberikan ruang kepada KPU agar bisa menindaklanjuti putusan MK. Dia ingin acara tersebut berlangsung lancar.

"Tentunya kita juga tidak ingin ada potensi penumpukan massa juga. Jadi kami memberikan ruang agar KPU bisa menyampaikan sebagai tindak lanjut keputusan MK," sambungnya.

KPU sudah mengundang Prabowo-Sandiaga dalam penetapan capres terpilih Pemilu 2019. KPU berharap keduanya bisa hadir pada penetapan itu.

"Iya, tak wajib hadir, tapi kami tentu berharap hadir. Mereka bisa datang semua, paslon 01, 02. Kan kurang semarak kalau yang datang cuma salah satu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).

Arief menyebut pihaknya juga mengundang seluruh partai politik peserta pemilu. Dia juga berharap partai politik dapat hadir untuk saling mendukung. 

"Saya berharap peserta pemilu bisa hadir semua, karena kan kita undang bukan hanya paslon presiden wakil presiden, tapi juga partai politik. Mudah-mudahan mereka saling mendukung supaya semua bisa hadir. Sesama partai politik kan nggak enak kalau ada yang datang ada yang nggak," kata Arief. [dtk]