Wakil Rakyat Butuh Ruangan, Anggaran DPR Ditambah jadi Rp 5,11 Triliun


kata-data.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Selasa (10/9) menyepakati anggaran untuk DPR bertambah Rp 833 miliar menjadi Rp 5,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Semula, anggaran DPR untuk 2020 diusulkan sebesar Rp 4,28 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, tadinya DPR mengusulkan tambahan anggaran lebih dari Rp 833 miliar. Namun, setelah dikaji oleh Kemenkeu, akhirnya disepakati angka tersebut.

“Untuk operasional, tugas dewan, tugas legislasi itu harus kita jaga. Untuk tugas pokok dia, aspirasi, plus tambahan anggota baru 15 orang. Ada anggota baru, butuh ruangan dan peralatan,” kata Askolani ditemui usai rapat dengan Banggar DPR RI, Selasa.

Dalam rapat tersebut Askolani menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp 833 miliar diperuntukkan pelaksanaan fungsi legislasi, penguatan kelembagaan, dukungan manajemen, dan dukungan keahlian fungsi dewan. Namun, kendati ada tambahan Rp 833 miliar, Askolani memastikan tambahan tersebut tidak terlalu besar lantaran pagunya sendiri telah diefisienkan sama dengan kegiatan di 2019.

Selain untuk lembaga parlemen, rapat juga menyepakati tambahan anggaran antara lain untuk Kemenhan sebesar Rp 550 miliar, Kemenkumham sebesar Rp 240 miliar, Kemenhub sebesar Rp 441,5 miliar, serta Kemendikbud sebesar Rp 599,9 miliar. Kemudian, rapat juga menyepakati usulan belanja mendesak untuk sejumlah Kementerian/Lembaga sebesar Rp 21,7 triliun.

“Belanja mendesak itu untuk tugas pokoknya Kementerian/Lembaga khususnya pertahanan keamanan,” kata Askolani.

Belanja mendesak yang akan masuk pos Polri dialokasikan paling banyak sebesar Rp 13,825 triliun. Adapun untuk Kemenhan dialokasikan sebesar RP 3,275 triliun, BIN sebesar Rp 4,325 triliun, serta Kejaksaan sebesar Rp 275 miliar. [jp]

JPU: Kivlan Serahkan Uang Kepada Tajudin Untuk Pantau Wiranto Dan Luhut



kata-data.com - Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen didakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta kepada Tajudin. Uang tersebut sebagai imbalan memata-matai dua menteri Presiden Joko Widodo.

"Saksi Helmi Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta yang berasal dari terdakwa (Kivlan) kepada saksi Tajudin sebagai biaya operasional survei dan pemantauan guna memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fathoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Fathoni menjelaskan, uang tersebut diserahkan Kivlan kepada Tajudin melalui perantara, yakni Helmi Kurniawan alias Iwan. Hasil memata-matai itu kemudian dilaporkan kepada Kivlan.

Sementara itu, uang Rp 25 juta itu dikatakan Fahtoni berasal dari politikus PPP Habil Marati dalam pecahan dolar Singapur (SGD) senilai 15 ribu atau setara Rp 151,5 juta. Kemudian Kivlan meminta Helmi untuk menukarkan uang tersebut ke money changer dalam bentuk rupiah.

Dari total uang tersebut, Kivlan mengambil sebesar Rp 6,5 juta. Sedangkan, sisanya sebesar Rp 145 juta diserahkan kepada Helmi untuk membeli empat pucuk senjata api dan menantu pergerakan Wiranto dan Luhut melalui Tajudin.

"Terdakwa (Kivlan Zen) memerintahkan saksi Helmi untuk menemui saksi Habil Marati dan berpesan apabila diberi uang oleh saksi Habil Marati agar dilaporkan kepada terdakwa," ujar Fahtoni.

Kivlan telah menjadi tersangka dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor: LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.

Kivlan dilaporkan atas tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax dengan UU 1/1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU 1/1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107. (Rmol)

Mulai Hari ini Pegawai Dishub Wajib Naik Kendaraan Umum


kata-data.com - Ada aturan baru yang harus dipatuhi jajaran pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Mulai Rabu (11/9), pegawai diwajibkan menggunakan kendaraan umum setiap hari Rabu.

Instruksi tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo sebagai konsistensinya terhadap kebijakan perluasan ganjil genap yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Syafrin menerbitkan Surat Instruksi tersebut pada (3/9) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai Dishub DKI baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Pegawai Dishub diizinkan mengunggah aktifitas kegiatannya ke sosial media masing-masing. Hal tersebut sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum," tulis Syafrin dalam instruksi itu.

Selain itu, Syafrin juga meminta wakil kepala dinas perhubungan untuk melakukan pengawasan instruksi dan melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala dinas.

"Namun instruksi ini dikenakan pengecualian bagi kendaraan yang beroperasi di lapangan, "pungkas Syafrin. rmol

Mantan Pemain Timnas yang Berakhir Jadi Penjual Sepatu Bekas?



kata-data.com - Kesejahteraan atlet di Indonesia memang tak bisa terjamin. Di masa-masa emas, atlet Indonesia bisa saja berjaya, punya pendapatan tinggi, popularitas dan dipuja-puja. Tapi itu gak akan bertahan lama ketika mulai pensiun dan pamornya meredup.

Seperti yang dialami Budi Sudarsono, salah satu pemain sepak bola timnas yang berjaya di era tahun 1990-an. Baru-baru ini ia mendadak viral setelah tertangkap kamera sedang berjualan sepatu bekas.

Dalam foto yang beredar di media sosial itu, Budi terlihat duduk santai dengan celana pendek berwarna hitam dan kaus berkerah sambil menjajakan sepatu bekas jualannya. Tidak akan ada yang sadar kalau dulunya ia adalah penyerang tim nasional Indonesia yang dijuluki ‘Si Ular Piton’.

Sulit dipercaya memang seorang mantan pemain timnas harus berakhir jadi tukang sepatu bekas. Lantas apakah Budi benar-benar jadi tukang sepatu?

Rupanya kabar yang beredar di media sosial itu tidak benar. Budi tidak sedang berjualan sepatu bekas, melainkan ia sedang memilih oleh-oleh untuk keluarganya.

“Tidak, itu saya sedang berada di kawasan Jodoh Batam. Mau beli oleh-oleh untuk keluarga dan rekan di kampung,” kata Budi kepada Warta Kota.

Budi menambahkan kalau ini bukan pertama kalinya ia mendapat pemberitaan tidak benar tentang dirinya. Tapi itu bukan masalah baginya. Meskipun benar jadi tukang sepatu, yang penting halal.

“Saya tidak masalah, toh saya mau bekerja apa saja yang penting halal,” tambahnya.

Kini Budi diketahui bekerja sebagai pelatih Kepala Persatuan Sepakbola (PS) Batam. Di bawah asuhan Budi, diharapkan sepakbola di Batam semakin mengalami kemajuan.

Terlepas dari semua itu, nyatanya banyak atlet di Indonesia yang jatuh miskin dan hidup kurang layak. Bahkan pernah ada cerita salah seorang atlet menjual medali emasnya untuk kebutuhan hidupnya.[vv]

Mualaf Usai Baca Al-Baqarah, Sinead O'Connor Tampil Syar'i di TV Amerika


kata-data.com - Seorang penyanyi asal Irlandia, Sinead O'Connor, kembali tampil di layar kaca usai setahun mualaf. Kini, penampilannya berubah jadi lebih "syar'i".

Dilansir dari Daily Mail, penyanyi yang kini berganti nama menjadi Shuhada' Davitt itu tampil di acara TV Amerika Serikat, The Late Late Show, belum lama ini. Dalam acara tersebut, ia meminta maaf pernah melontarkan kicauan rasis dan menceritakan bagaimana ia mendapat hidayah.

Pada Oktober 2018 silam, penyanyi 52 tahun ini bikin geram warganet, baik muslim maupun non-muslim, di Twitter lantaran menulis tak lagi ingin bergaul dengan orang kulit putih yang menjijikkan. Meski meminta maaf di bulan berikutnya, pernyataan maafnya itu tetap saja dinilai rasis.

"Saya sungguh minta maaf. Yang saya katakan begitu rasis dan tak bisa dibenarkan. Namun, saya benar-benar tak ingin bergaul dengan orang kulit putih lagi (kalau itu yang disebut non-muslim). Tidak satu kali pun, untuk alasan apa pun. Mereka menjijikkan," tulisnya tahun lalu.

Kicauannya itu pun diklarifikasinya saat tampil di TV. Ia mengaku menulis kicauan tersebut saat sedang marah.

"Itu salah. Aku terpancing karena Islamofobia yang diarahkan padaku. Aku minta maaf pada yang merasa tersakiti," ucapnya.

Pelantun 'Nothing Compares 2 U' ini pun menceritakan kisahnya saat mendapat hidayah. Ia benar-benar tak mengira bakal pindah agama, apalagi Islam. Pasalnya, Sinead punya banyak prasangka buruk terhadap Islam. Namun, hatinya bergetar saat membaca surat Al-Baqarah.

"Aku membaca surah kedua di Alquran dan menyadari inilah 'rumahku'. Sejatinya aku adalah muslim sedari lahir," ungkapnya.

Sebelum mualaf, ibu 4 anak ini pernah aktif sebagai pendeta gerakan tradisional Katolik Tridentine di tahun 1990-an. Namun, ia menggegerkan publik pada Oktober 2018 lalu dengan mengumumkan telah memeluk agama Islam.

"Ini hal yang wajar dalam perjalanan teologi manapun. Pasalnya, semua tulisan kitab suci bermuara ke Islam," sambungnya.

Sinead pun mendapat hijab pertamanya dari kawannya bernama Elaine. Ia mengaku badannya gemetaran saat pertama kali memakai hijab.

Penyanyi asal Irlandia ini diketahui menjalani hidup yang tak mudah. Ia pernah mengidap penyakit jiwa akibat rumah tangganya yang berkali-kali karam dan tersandung masalah hukum. Bahkan, Sinead mengaku pernah mencoba bunuh diri di ulang tahunnya ke-33 tahun.

Pada Oktober 2007, Sinead mengatakan didiagnosis mengidap bipolar sejak 4 tahun sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga pernah dilaporkan hilang pada tahun 2016 oleh anggota keluarganya. Mereka pun khawatir penyanyi satu ini mencoba bunuh diri lagi. Untungnya, ia ditemukan dalam kondisi baik-baik saja di kamar hotel di Chicago.

Beberapa tahun belakangan, ia lebih sering tinggal di Amerika Serikat bersama anak-anaknya, Roison, Shane, dan Yeshua. gelora

Lusa, Wali Kota Risma akan Diperiksa atas Dugaan Korupsi Aset Pemkot



kata-data.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berencana memeriksa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait dengan kasus dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya. Tidak hanya itu, Ketua DPRD Surabaya, Armuji rencananya juga diperiksa dalam kasus yang sama.

Rencana pemeriksaan terhadap kedua pejabat di Kota Surabaya ini dibenarkan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi.

Ia menyatakan, pemeriksaan terhadap kedua pejabat tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (20/6) lusa. Mereka akan dimintai keterangannya terkait dengan dugaan kasus mega korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE.

"Pemeriksaan terhadap Wali Kota dan Ketua DPRD Surabaya dilakukan pada Kamis lusa. Statusnya sebagai saksi," kata Didik, Selasa (18/6).

Ia menambahkan, hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 15 hingga 20 saksi. Mereka terdiri dari pejabat di Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga sejumlah pejabat di YKP dan PT YEKAPE.

Dikonfirmasi soal materi pemeriksaan, mantan wartawan ini enggan merincikannya. Ia beralasan hal itu bagian dari penyidikan. "Yang pasti beliau diminta keterangan terkait penyidikan kasus YKP dan PT YEKAPE," jelasnya.

Sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu Pansus Hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto.

Padahal, saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

Hingga tahun 2007, YKP masih setor ke Kas Daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah. mmdk

Mengaku Diintimidasi, 200 Mahasiswa dan Pelajar Papua Pulang Kampung


kata-data.com - Sekitar 200 mahasiswa dan pelajar Papua yang menempuh studi di berbagai daerah di luar Papua memutuskan kembali ke kampung halamannya karena alasan merasa tidak aman, intimidasi maupun sebagai bentuk solidaritas. Ada yang secara terbuka mendukung Papua Merdeka.

Arus kepulangan pelajar dan mahasiswa Papua di sejumlah daerah seperti Manado dan Jawa dilaporkan berlangsung sejak akhir pekan lalu.

Alasan kepulangan mereka juga beragam. Beberapa di antaranya mengaku mendapat perlakuan diskriminatif dan intimidasi sejak aksi rasial dan represif di Malang dan Surabaya pada 15-17 Agustus 2019 oleh aparat TNI, Ormas, aparat Polisi Pamong Praja dan aparat Polisi

Ketua Korwil Pelajar LPMAK SMA Lokon Manado, Elian Magal, menjelaskan dirinya bersama sekitar 40 orang rekannya sudah meninggalkan Tomohon, secara bergelombang sejak Kamis, 5 September 2019 lalu.

Aksi pulang kampung ini adalah bentuk penolakan mereka atas ancaman melalui video yang viral untuk membuat kesaksian tentang kondisi mereka bersekolah di Papua dan pernyataan "NKRI harga mati". Perintah itu menurutnya sangat menyinggung harga diri mereka sebagai orang Papua.

"Adik-adik SMP Lokon mendapat pesan dari para pamong, meminta pelajar asal Papua untuk membuat pengakuan kalau mereka belajar di Manado aman-aman saja, didikte dan dipaksa," jelas Elian.

"Mereka juga mengancam kalau tidak mau buat, kami tidak akan diberi uang saku lagi dan tidak boleh keluar asrama," kata Elian kepada jurnalis ABC Indonesia Iffah Nur Arifah.

Elian menjelaskan, oknum yang memerintahkan rekan-rekannya untuk membuat video itu mengatasnamakan sejumlah Pemda di Papua seperti Mimika, Manokwari, Manokwari Selatan dan Sorong. Padahal setelah ditelusuri oleh pihak sekolah, keempat Pemda membantah perintah pembuatan video itu.

Ancaman membuat video "aman-aman saja" itu telah memicu kepulangan dia dan puluhan kawannya ke Jayapura, selain karena keinginan orangtua yang khawatir dengan keselamatan mereka.

Sementara Elian mengakui, meski ada beberapa insiden tindak rasisme namun secara umum sebagai pelajar Papua dia dan rekannya merasa baik-baik saja selama berada di Manado.

"Kita punya keinginan untuk pulang hanya saat ada kejadian pemaksaan membuat video itu. Kalau perlakuan rasisme sih jarang terjadi. Guru-guru juga tidak membedakan, semua aman-aman saja," katanya.

Sementara Yun Tabuni juga memutuskan meninggalkan kuliahnya di jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Manado karena merasa terancam dan diawasi ketat oleh aparat keamanan.

"Pasca kerusuhan, pengawasan oleh personil TNI/Polri semakin meningkat. Mereka datang ke asrama," katanya.

"Aparat itu sering mendatangi asrama kami, sore atau kadang sudah larut sekitar jam 11 atau 12 malam. Kami tidak izinkan masuk, karena kita tidak tahu, apa mereka punya maksud lain," kata Yun kepada ABC.

Selain merasa gerak-geriknya selalu diawasi dan tidak bisa beraktivitas secara bebas, Yun Tabuni mengaku pulang untuk mendukung agenda Papua Merdeka.

"Harapan kami pulang sesuai perkembangan yang kami ikuti dari Manado. Saya pulang ya tujuannya untuk dukung Papua Merdeka," katanya.

MRP siapkan langkah penanganan

Kepulangan pelajar dan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua ini dikonfirmasi ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib.

"Sudah lebih dari 200 mahasiswa yang kembali atas biaya sendiri. Tapi mahasiswa yang pulang ini dapat ancaman berupa apa, terornya seperti apa, kami belum klarifikasi," ujar Timotius seperti diberitakan Kompas.com.

Timotius mengatakan MRP bersama Pemerintah Provinsi dan DPRP tengah berkomunikasi dengan empat perguruan tinggi di Papua untuk menampung mahasiswa yang memilih pulang pasca kerusuhan.

Sementara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dalam pernyataannya yang dikutip portal berita lokal Jubi.co.id mengklaim, terhitung sejak akhir Agustus hingga tanggal 5 September 2019, sudah lebih dari 1.000 mahasiswa Papua yang kembali.

Jumlah itu, menurut AMP, masih akan bertambah sehingga elemen masyarakat Papua diminta membuka posko untuk melayani mereka.

AMP merupakan salah satu organisasi yang dituding polisi ikut "bermain" dalam kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu.

Pencabutan paspor Veronica Koman 



Veronica Koman sudah ditetapkan sebagai tersangka aksi provokasi di Asrama Papua, Surabaya, Jawa Timur pada (4/9/2019) yang memicu kerusuhan massa di sejumlah kota di Papua.

Twitter: Veronica

Sementara itu kontroversi penetapan status tersangka "penyebar provokasi dan hoaks" di asrama mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya (04/09/2019) terhadap Veronica Koman terus berlanjut.

Status tersangka itu ditetapkan Polda Jawa Timur yang menjerat Veronica dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.

Namun mantan aktivis LBH Jakarta itu terus mendapat pembelaan. Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menyayangkan langkah polisi menjerat Veronica dengan UU ITE.

Menurut Sandrayati, Veronica seharusnya diperlakukan sebagai pembela HAM dan mendapat perlindungan negara.

"Kalau kasus Vero dalam konteks ini dilihat sebagai pembela HAM. Pembela HAM dalam mekanisme PBB itu harusnya mendapat perlindungan lebih dari negara. Negara harus bisa melihat mereka punya peran unik," kata Sandrayati kepada kantor berita Antara, 7 September 2019.

Senada dengan Komnas HAM, sebelumnya Amnesty International Indonesia juga menyatakan masalah rasisme di Papua bukan disebabkan oleh Veronica Koman.

Melainkan adanya oknum anggota TNI yang melontarkan ujaran rasial dan penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat kepolisian di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

"Penetapan tersangka terhadap Veronica Koman menunjukkan pemerintah dan aparat negara tidak paham dalam menyelesaikan akar permasalahan Papua, yang sudah lebih dari dua minggu ini menjadi pembicaraan publik," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Namun Polda Jatim terus mengejar Veronica, bahkan mengaku telah mengajukan pencekalan kepada Ditjen Imigrasi.

Permohonan ini diikuti dengan permintaan pencabutan paspor milik Veronica. Sebab menurut polisi, dia kini tengah berada di luar negeri.

"Kami sudah membuat surat ke Ditjen Imigrasi untuk bantuan pencekalan dan pencabutan paspor tersangka atas nama Veronica Koman Liau," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Sabtu, 7 September 2019.

Namun Humas Dirjen Imigrasi, Sam Fernandez, mengaku saat itu pihaknya belum menerima surat permohonan tersebut.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia. viva

Demi ke Sekolah, Anak-anak Ini Harus Panjat Tebing Setinggi 800 Meter


kata-data.com - Mungkin kakek Anda pernah bercerita bahwa ketika masih kecil harus berjalan ke sekolah melalui kekuatan menembus angin dan badai. Tapi anak-anak ini harus mengalami hal yang lebih buruk dari itu untuk menuju ke sekolah.

Seperti dilaporkan Shanghaiist, 15 anak-anak yang tinggal di Atule'er Village di selatan Sichuan harus memanjat dan menuruni 17 anak tangga yang dipasang di tebing setinggi 800 meter untuk pergi ke sekolah.

Sebelumnya, sudah ada delapan orang anak yang jatuh dari tangga yang sangat mengerikan tersebut. Semuanya meninggal. Namun belasan anak lainnya masih tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap menuntut ilmu, meski bahaya mengancam mereka.

Anak-anak memanjat tebing untuk pergi ke sekolah (Shanghaiist)

Desa tempat anak-anak itu tinggal terdiri dari 72 kepala rumah tangga. Penduduk desa hidup di daerah tebing yang terpencil dengan layanan komunikasi yang minim dan fasilitas jalan yang nyaris tidak ada sama sekali.

Setelah cerita perjuangan anak-anak tersebut menuju sekolah menjadi viral di media sosial dan terdengar pemerintah setempat, para pejabat mengumumkan akan segera membangun tangga baja di sekitar tebing.

Hal tersebut pantas dilakukan pemerintah setempat, karena banyak publik yang marah dengan keadaan tersebut. Kini pemerintah setempat lebih fokus terhadap pembuatan tangga yang aman di tebing itu daripada membuat lift dan eskalator di kota-kota besar, serta membuat jembatan kaca. money

Hensat: Kalau Memang Esemka Dari China Akui Saja


kata-data.com - Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pabrik mobil dalam negeri PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali. Namun demikian, cibiran langsung datang menanggapi peresmian itu.

Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia menilai mobil Esemka, khususnya Bima, tidak murni diproduksi anak bangsa. Sebab, sebagian besar komponen mobil tersebut diimpor dari China.

Pun demikian dengan Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Anggota DPR itu menilai mobil Esemka seperti mobil China yang dirakit ulang dan diberi merek lokal. Baca: Yandri Susanto: Esemka Kayak Mobil China Dikasih Merek Lokal

Menyikapi polemik di masyarakat tersebut, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak transparan.

“Menurut saya, pemerintah Jokowi ini lemah dalam menggamblangkan sesuatu, membuat sesuatu ini terang benderang, padahal Presiden Jokowi kan senengnya ngomong gitu kan,” ujarnya Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/9).

Dengan kata lain, pria yang akrab disapa Hensat itu meminta Jokowi dan perusahaan swasta tersebut berbicara apa adanya tentang Esemka.

“Kalaupun terinspirasi dari Pabrik China ya ngomong aja terinspirasi. Kalau emang itu dari China, ngomong aja dari China,” tekannya.

Terlepas dari itu, pendiri lembaga Survei Kedaikopi itu mengaku senang dengan kehadiran mobil Esemka. Sebab, mobil ini sudah ditunggu-tunggu sejak Jokowi masih menjadi walikota Solo.

“Dari awal saya sih akan mengucapkan selamat Esemka sudah hadir. Masalah dia (Esemka) dari mana saya enggak terlalu pusing,” pungkasnya. rmol

Joshua Wong



kata-data.com - IA ditangkap. Ia dibebaskan. Ia dilarang pergi ke luar negeri. Ia diizinkan pergi.

Itulah hebatnya hukum di Hongkong. Peninggalan Inggris.

Joshua adalah salah satu tokoh utama demo. Umurnya baru 22 tahun. Mahasiswa ilmu politik. Dari Universitas Terbuka Hongkong.

  
Namanya Joshua Wong (Huang Zhi Feng, 黃之�'). 

Joshua sudah menjadi tokoh sejak umur 18 tahun. Ia sudah memimpin demo di tahun 2014. Bahkan sudah ikut demo di umur 12 tahun. 

Namanya melejit saat memimpin demo di umur 18 tahun itu. Itulah gelombang demo terbesar di Hongkong sebelum ini. Yang mencapai rekor terpanjang --70 hari. 

Joshua pun mendirikan gerakan prodemokrasi --Demosisto. 

Rekor demo itu ia pecahan sendiri hari-hari ini: sudah melebihi 90 hari.

Joshua ditangkap hari Minggu lalu. Ia sudah di bandara saat itu --akan berangkat ke Jerman dan Amerika.

Ia ditahan --untuk yang kedua kalinya. Penahanan pertamanya Agustus kemarin. Ups, untuk ketiga kalinya: kalau termasuk yang di tahun 2014.

Penahanan kali ini pun hanya satu hari. Ia membayar uang penjaminan. Pun ada orang lain yang ikut menjamin.

Pengacara Joshua segera menggugat ke pengadilan. Hari Senin kemarin itu juga perkaranya disidangkan.

Polisi ternyata tidak salah tangkap. Joshua dianggap melanggar penjaminan. Terkait dengan penahanan Agustus lalu --Joshua dilarang ke luar negeri sampai tanggal 12 September.

Ia ditahan di bandara tanggal 8 September. Belum lama setelah kembali dari misi prodemokrasi ke Taiwan. 

Hakim mendengarkan alasan pengacara. Sang pengacara mengaku salah. Termasuk Joshua. Mereka kurang teliti membaca amar putusan pengadilan.

Tapi, itu tidak sepenuhnya salah. Amar putusan itu memang bisa ditafsirkan lain. Hakim juga mengakui hal itu --sebagai kesalahan administrasi.

Pengacara pun mengajukan permohonan baru. Juga memperbaiki masa penjaminan. Dan hakim mengabulkannya.

Hakim menilai tidak ada urgensi menahan Joshua. Juga tidak ada alasan untuk mencegahnya ke luar negeri.

Maka Joshua diperbolehkan ke luar negeri. Hari itu juga --biar pun keputusan lama melarangnya sampai tanggal 12 September.

Hakim menilai perbedaan tanggal itu tidak substantif.

Joshua menggerutu. Gara-gara ditangkap itu jadwalnya mundur satu hari. 

Di Jerman Joshua akan minta dukungan. Untuk gerakan prodemokrasi di Hongkong itu. Demikian juga di Amerika Serikat nanti.

Inggris sudah jelas: tetap berpegang pada perjanjian penyerahan Hongkong ke Tiongkok. Di tahun 1997 lalu. Setelah Inggris menjajah Hongkong ratusan tahun.

Inggris terikat perjanjian: mengakui Hongkong sebagai wilayah Tiongkok --dengan catatan. Catatannya: Tiongkok tetap mempertahankan kebebasan, hukum, dan demokrasi di Hongkong. Setidaknya selama 50 tahun. Yang akan berakhir tahun 2047.

Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah 'Satu Negara Dua Sistem'.

Pendemo tidak bisa lagi mengandalkan Inggris. 

Sabtu lalu mereka berbondong ke ke konsulat Amerika di Hongkong. Banyak yang membawa bendera Amerika.

Tuntutan mereka: Agar Amerika melahirkan UU yang melindungi demokrasi dan hak asasi manusia di Hongkong. Presiden Trump pun dipuji-puji di situ. 

Sebenarnya Inggris, di tahun 1997 itu, tidak harus mengembalikan pulau Hongkong. Yang harus dikembalikan adalah Kowloon. Yakni daratan yang ada di seberang pulau itu.

Status Kowloon jelas: Inggris menyewa Kowloon dari Tiongkok. Selama 100 tahun. Perjanjiannya lengkap. Masih ada.

Lalu, belakangan, Inggris menyewa lagi wilayah di sebelah Kowloon. Yang kini terkenal dengan nama New Territory. Yang berbatasan dengan Shenzhen itu.

Dua wilayah itu --Kowloon dan NT-- tidak bisa dipisahkan lagi dari Hongkong (pulau). Terowongan bawah lautnya pun sudah tiga buah. Yang panjangnya sekitar 1,8 km itu. Pelabuhan Hongkong yang hebat itu pun tidak di pulau Hongkong.

Penduduk Hongkong pun sudah lebih banyak yang tinggal di tanah sewaan.

Total penduduk Hongkong 7 juta. Yang tinggal di pulau Hongkong hanya 1,5 juta. Yang tinggal di tanah sewaan 4,7 juta. 

Masa sewa itu habis.

Tanah sewaan itu harus dikembalikan ke Tiongkok. Semua penduduk Kowloon dan NT harus pindah ke Hongkong pulau.

Tidak mungkin. Pulau Hongkong tidak akan muat. Ekonomi Hongkong juga akan sulit. Mana tahan.

Akhirnya Inggris dan Tiongkok berunding. Melahirkan kesepakatan 'Satu Negara Dua Sistem' itu.

Inggris sekalian menyerahkan pulau Hongkong ke Tiongkok.

Setahun sebelum penyerahan itu lahirlah seorok bayi.

Namanya, yang sudah disebut tadi, Joshua Wong. Yang minta merdeka itu. 

Pertanyaan yang akan sulit dijawab adalah: yang diinginkan merdeka itu Hongkong pulau, atau termasuk Kowloon dan NT?

Tulisan ini pun menjadi terlalu serius. Pasti mengecewakan para komentator DI's Way --seperti Cak Sono dkk.

Selama di Hongkong saya tidak menemukan gadis cuek. Yang kesepian di tengah keramaian demo. Yang hanya bete main HP. Yang duduknya sembrono --dengan payudara terbuka. rmol